Salah satu lembaga anak dunia ini menilai, belum ada satu pun kota di Indonesia yang masuk daftar "kota layak anak" dalam menangani anak-anak
Hidayatullah.com--Kota-kota di Indonesia belum memenuhi kriteria kepedulian dan keberpihakan kepada anak-anak sehingga belum ada satu pun masuk daftar "kota layak anak". Demikian rilis badan dunia yang menangani anak-anak, UNICEF."Sebagian besar kota belum mencapai kota layak anak (KLA) yang ideal. Namun sebanyak 15 kota saat ini menjadi target untuk menjadi KLA, diharapkan semangatnya diikuti kota-kota lainnya di Indonesia," kata Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ny Linda Amalia Sari Gumelar di Bandung, Senin.
Ia menyebutkan, saat ini baru terdapat 900 kota di dunia yang masuk kategori KLA. Beberapa kota yang menjadi target KLA antara lain Sragen, Sidoarjo, Solo, Gorontalo, dan beberapa kota lainnya.
KLA, menurut UNICEF Innocenti Research Centre, adalah kota yang menjamin hak setiap anak sebagai warga kota.
Sebagai warga kota berarti keputusan anak mempengaruhi kotanya, mengekspresikan pendapat mereka tentang kota, dapat berperan dalam kehidupan keluarga, komuniti, dan sosial.
Kemudian menerima pelayanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan, air minum sehat, dan akses terhadap sanitasi yang baik, terlindungi dari eksploitasi, kekejaman dan perlakuan salah. Juga aman berjalan-jalan di jalan, bertemu dan bermain dengan temannya, mempunyai ruang hijau untuk tanaman dan hewan, hidup bebas polusi, berperan dalam kegiatan budaya dan sosial, dapat mengakses setiap pelayanan tanpa memperhatikan suku bangsa, agama, kekayaan, gender dan kecacatan.
"Kota-kota yang bisa menuntaskan masalah anak jalanan berpotensi besar bisa meraih KLA. Di lain pihak ada keberfihakan hukum dan perlindungan kepada anak secara maksimal dari pemerintahan kotanya," kata Linda Gumelar.
Ia menyebutkan, sebagian besar kota, khususnya kota-kota besar, bermasalah dengan perlindungan dan perlakuan terhadap anak-anak. Fenomena anak jalanan menjadi salah satu hal serius sebagai dampak kemiskinan.
Cukup banyak kota di Indonesia yang berhasil menangani masalah perlindungan anak, termasuk pengentasan anak jalanan. Mereka memiliki keberpihakan terhadap hak-hak anak. Hal ini terlihat seperti di Bali, Sumatera, dan beberapa kota di Sulawesi Selatan.
"Kami melakukan advokasi kepada gubernur, bupati, walikota bahwa anak-anak adalah investasi masa depan yang perlu dipersiapkan dengan mengembangkan kebijakan untuk anak," katanya. Hal itu merupakan penjabaran dari "World Fit For Children: WFFC" yang diluncurkan 2002.
"Jika upaya ini berhasil, semua anak akan dapat ditangani dengan baik secara holistik dan terinteregratif," kata Linda Amalia Gumelar menambahkan.
Gagasan Rumah Layak Anak diawali dengan penelitian mengenai "Childrens Perception of the Environment" oleh Kevin Lynch di empat kota, yakni Melbourne, Warsawa, Salta, dan Mexico City, tahun 1971-1975.
Hasil penelitian itu menunjukkan, lingkungan kota yang terbaik untuk anak adalah yang mempunyai komuniti yang kuat secara fisik dan sosial. Komuniti yang mempunyai aturan yang jelas dan tegas, serta memberi kesempatan anak untuk mempelajari dan menyelidiki lingkungan dan dunia mereka.
Penelitian itu dilakukan dalam kaitan program "Growing Up in Cities:GUIC" (tumbuh kembang di perkotaan), yang disponsori UNESCO. Salah satu tujuan GUIC adalah mendokumentasikan persepsi dan prioritas anak sebagai basis program peran serta bagi perbaikan kota. [ant/www.hidayatullah.com]
images: getty images
