Hidayatullah.com--Marah dengan kebijakan liberal pemerintahan Obama, para pemimpin Kristen mengancam akan melakukan ketidakpatuhan sipil atas tekanan untuk berpartisipasi dalam undang-undang yang anti-kehidupan dan mengakui perkawinan sesama jenis."Oleh karena kami menghormati keadilan dan norma umum, kami tidak akan mematuhi perintah apapun yang dimaksudkan untuk memaksa lembaga-lembaga kami untuk berpartisipasi dalam aborsi, penelitian yang merusak embrio, membantu bunuh diri atau euthanasia, atau undang-undang lain yang anti-kehidupan ." Demikian kutipan dari "Manhattan Declaration", pernyataan setebal 6 lembar yang dikeluarkan oleh pemimpin berbagai gereja di AS.
"Kami juga tidak akan patuh pada peraturan apapun yang bertujuan memaksa kami untuk memberkati hubungan seksual immoral, yang memperlakukan mereka sebagai sebuah perkawinan atau sejenisnya, yang mencegah kami dari mengatakan kebenaran, sebagaimana yang kami ketahui tentang moralitas dan immoralitas, perkawinan dan keluarga." Demikian bunyi deklarasi sebagaimana dikutip Washington Times Sabtu (21/11).
Para penandatangan yang terdiri dari penganut Katolik, Anglikan, Protestan Hispanik, uskup Orthodoks, uskup agung, dan kardinal, mengancam akan menggelar ketidakpatuhan sipil jika mereka dipaksa untuk berpartisipasi dalam peraturan tersebut.
"Berabad-abad lamanya, Kristen mengajarkan bahwa ketidakpatuhan sipil bukan hanya diijinkan, tapi kadangkala diharuskan," kata uskup agung Washington, Donald W. Wuerl.
"(Tapi) Kami berharap tidak sampai demikian."
Ancaman itu muncul di tengah-tengah ketegangan antara pemerintah dengan gereja-gereja di AS seputar kebijakan pemerintah yang dinilai liberal.
Keuskupan Washington mendapat sorotan tajam karena menolak untuk menerima peraturan hukum yang akan memberikan keuntungan di bidang kesehatan dan memperbolehkan adopsi kepada pasangan sesama jenis.
Menurut situs Adherents.com sedikitnya ada 224 juta pemeluk Kristen di AS.
Kemerosotan Moral
Para pemimpin Kristen mengatakan, mereka tidak bisa tinggal diam melihat masyarakat mereka yang buruk semakin bertambah buruk.
"Lembaga pernikahan terancam didefinisi ulang dari makna yang sebenarnya," kata kardinal Philadelphia Justin Rigali.
"Keadilan menuntut kami untuk tidak diam menghadapi ancaman seperti ini."
Profesor Universitas Princeton Robert P. George, seorang penganut Katolik Roma, juga mengemukakan pandangan yang serupa.
"Kita melihat kasus demi kasus menantang kebebasan beragama," katanya seraya menyebut kasus yang dimaksud antara lain pabrik farmasi memproduksi obat aborsi dan undang-undang kesehatan mendukung praktik aborsi.
"Ketika batas-batas nurani tersentuh dan Anda tidak bisa menerimanya, lebih baik menderita daripada melakukannya," kata George.
Uskup agung Wuerl mengatakan, para pemuka agama punya tanggung jawab untuk memprotes masyarakat menentang ancaman moral.
"Tugas kami adalah mengubah hati manusia. Dan begitulah masyarakat diubah." [di/iol/www.hidayatullah.com]
