Hidayatullah.com—Wakil Presiden RI ke-11, M Jusuf Kalla (JK) menyentil Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan agar memberi perhatian khusus terhadap konflik yang terjadi di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau.
Hal itu dilakukan Jusuf Kalla saat memberikan sambutannya di acara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-76 Luhut Binsar di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis, (28/9/2023).
“Tapi tolonglah rakyat itu, Rempang, Pak. Khidmat kebijaksanaan, bukan khidmat kebijakan, itulah pedoman kita,” kata Jusuf Kalla dalam sambutannya.
Sebelumnya diberitakan, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyebut telah mengetahui adanya keterlibatan pihak asing dalam konflik di Pulau Rempang, Kepulauan Riau ini, akibat penolakan warga untuk direlokasi imbas proyek investasi Rempang Eco City.
”Temuan saya sebagai tim, saya tau siapa barang ini yang ikut main tapi yakinlah bahwa tidak hanya dari dalam negeri, saya tau kok siapa yang dari luar negeri,” ujar Bahlil dalam jumpa pers, di Gedung Kementerian Investasi/BKPM, kawasan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Senin (25/9/2023).
Baca Juga
Bahlil jelaskan, dugaan tersebut muncul karena dia merasa setiap Kepulauan Riau mendapatkan proyek investasi besar selalu ada pihak yang menghalangi.
“Setiap Kepri (Kepulauan Riau) itu mau maju, setiap ada investasi besar selalu saja ada yang menghalangi,” kata Bahlil.
Meskipun enggan menyebutkan pihak asing yang terlibat dalam konflik Rempang, tetapi dia menyinggung bahwa negara yang dimaksud adalah negara tetangga.
“Saya tidak menyebut nama negara mana ya. Tapi biasanya kalau di tetangga itu kan kalau kita bersaing sama teman-teman sendiri kan,” pungkas Bahlil.
Menurut Bahlil, campur tangan pihak asing adalah hal yang wajar dalam persaingan di mana sebuah negara memiliki strategi dalam berkompetisi dengan negara lainnya.
“Itu biasa dalam persaingan, tapi dalam persaingan itu ada strategi yang tidak ingin untuk negara A itu maju atau berkompetisi dengan negara mereka,” kata Bahlil.
Dalam rapat terbatas pada Senin pagi, Presiden Joko Widodo memberikan beberapa arahan terkait permasalahan di Pulau Rempang antara lain penyelesaian masalah secara kekeluargaan, memperhatikan aspirasi masyarakat, dan pemenuhan hak-hak warga yang terdampak.
“Bapak Presiden menitikberatkan bahwa kepentingan rakyat kita yang harus kita pikirkan dan dahulukan dalam kerangka, aturan, dan proses secara kekeluargaan,” pungkas Bahlil.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
