Hidayatullah.com – Satu tahun setelah keruntuhan rezim Bashar al-Assad, Bank Sentral Suriah mengumumkan redenominasi atau penyederhanaan mata uang nasional baru sebagai bagian dari perombakan ekonomi besar-besaran.
Upaya peluncuran mata uang baru diadakan di Istana Konferensi di Damaskus dihadiri Presiden Ahmad al-Sharaa dan istrinya Latifa al-Droubi serta Gubernur Bank Sentral Abdul Qader Husariya, menurut Kantor Berita Arab Suriah (SANA).
Gubernur Bank Sentral menegaskan transisi moneter komprehensif ini bertujuan untuk memperkuat kepercayaan pada sistem keuangan Suriah. Dia juga mengatakan langkah redenominasi dimaksudkan untuk menstabilkan ekonomi dan membangun kembali kepercayaan pada lembaga negara setelah lebih dari satu dekade konflik dan keruntuhan keuangan.
Redenominasi adalah penyederhanaan nilai mata uang tanpa mengubah nilai tukarnya. Redenominasi tersebut menghilangkan dua angka nol dari mata uang pound Suriah.
Selama periode transisi 90 hari, mata uang lama dan baru akan beredar bersama sebelum perubahan tersebut menjadi permanen.
Baca Juga
Setiap 100 pound Suriah akan dikonversi menjadi satu unit pound Republik Arab Suriah yang baru, dengan saldo bank dikonversi secara otomatis pada awal tahun baru. Para pejabat mengatakan jumlah uang yang beredar secara keseluruhan akan tetap tidak berubah.
Bank Sentral mengatakan pertukaran mata uang akan bebas dari biaya, pajak, atau komisi, dan semua gaji, harga, dan kewajiban keuangan harus dikonversi dengan kurs resmi. Buletin nilai tukar akan muncul dalam kedua mata uang untuk membatasi spekulasi dan kesalahan akuntansi.
“Kebijakan kami adalah disiplin keuangan, tanpa ruang untuk inflasi,” kata Husariya, menambahkan bahwa indikator awal menunjukkan ekonomi tumbuh lebih cepat daripada perkiraan Bank Dunia sebesar satu persen untuk tahun 2025 karena pengungsi terus kembali setelah berakhirnya perang 14 tahun.
Rencana pemulihan yang lebih luas bertumpu pada lima pilar yang diidentifikasi sebagai stabilitas moneter, pasar valuta asing yang stabil, lembaga keuangan yang efektif, transformasi digital yang aman, dan hubungan ekonomi internasional yang seimbang.
Husariya mengakui bahwa masih ada kesenjangan besar, termasuk undang-undang keuangan yang ketinggalan zaman, sistem data yang lemah, dan kebutuhan untuk memodernisasi infrastruktur digital.
Uang kertas baru dicetak di luar negeri oleh “perusahaan internasional terkemuka,” tambahnya, untuk mengurangi risiko pemalsuan.
Pemerintahan baru Suriah, yang dipimpin oleh Presiden Ahmed al-Sharaa, mengatakan bahwa mereka bertujuan untuk membangun kembali lembaga-lembaga negara dan memperbaiki perekonomian setelah bertahun-tahun sanksi dan isolasi yang menghancurkan pound sebelumnya dan mendorong standar hidup ke titik terendah dalam sejarah.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
