Hidayatullah.com—Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon menilai hal konkret yang perlu dilakukan Pemerintah Indonesia adalah mengirimkan bantuan kemanusiaan, guna selamatkan korban sipil dari serangan ‘Israel’.
Bantuan dapat berupa obat-obatan, makanan, dan lain-lain. Sebab, tegasnya, yang harus diselamatkan dalam konflik ini terutama adalah kalangan sipil yang paling dirugikan dari kejahatan kemanusiaan yang dilakukan ‘Israel’.
“Mereka yang paling menderita dan menjadi korban, dan (jumlahnya) sudah ratusan orang sebagaimana disebut oleh Duta Besar (Palestina untuk Indonesia, Zuhair Al Shun) tadi dan sudah ribuan orang yang juga cedera akibat bombardir dari Israel,” ujar Fadli Zon usai pertemuan BKSAP DPR RI dengan Dubes Palestina di Gedung Nusantara III, DPR RI, Senayan, Jakarta.
“‘Israel’memang mempunyai senjata yang mungkin lebih canggih, tapi banyak sekali situs-situs dan bahkan rumah-rumah ibadah baik Islam maupun Kristen juga dihancurkan, dan juga rumah-rumah penduduk yang tidak berdosa sehingga banyak anak-anak perempuan dan ibu-ibu menjadi korban,” jelas Fadli.
Diketahui, Zionis melakukan serangan belasan bernama “Operasi Pedang Besi” ke Gaza Palestina dengan menyasar warga sipil, terutama, wanita dan anak-anak.
Baca Juga
Fadli menilai hal konkret lainnya dalam mendukung Palestina adalah dengan menyuarakan kemerdekaan dan kedaulatan Palestina di forum-forum internasional.
“Saya kira langkah konkret kita harus secara politik. Indonesia ini negara muslim terbesar yang tentu suaranya didengar oleh dunia internasional melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa, melalui Organisasi Konferensi Islam dan negara-negara lain. Saya kira kita perlu menyuarakan bagaimana kita bisa menyelesaikan persoalan ini,” jelas Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.
Indonesia, katanya, punya posisi yang penting dalam forum internasional. Sehingga melalui proses negosiasi dalam forum-forum tersebut bisa membuat de-eskalasi, terutama menyetop agresi dan mengembalikan wilayah-wilayah Palestina yang dicaplok ‘Israel’ di wilayah-wilayah Palestina.
“Jadi sesuaikan saja dengan aturan main international yang sudah disepakati dan bagaimana memenuhi apa yang sudah menjadi resolusi-resolusi PBB itu, kembalikan wilayah Palestina itu sesuai dengan garis di tahun 1967,” tutup Anggota Komisi I DPR ini.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
