Hidayatullah.com– Komisi Pemilihan Umum Pakistan dituduh membuat sejumlah perubahan ketentuan sehingga menguntungkan bagi bekas perdana menteri Nawaz Sharif agar dapat kembali ke puncak kekuasaan.
Sebanyak 1.300 keberatan telah diajukan di seluruh negeri atas usulan perubahan daerah pemilihan oleh komisi pemilu, termasuk penggabungan distrik Harnai dan Sibi di Balochistan menjadi satu daerah pemilihan, meskipun faktanya keduanya terpisah sejauh 400 km tanpa sambungan jalan raya dan memiliki perbedaan iklim, budaya, dan demografi yang mencolok.
Lebih dari 80% petisi yang masuk menuduh komite delimitasi memihak pada orang, kelompok dan partai tertentu, sehingga semakin meningkatkan keraguan terhadap pemilu yang bebas dan adil.
Proses perubahan batas daerah pemilihan, yang disebut delimitasi, merupakan kelanjutan dari sensus yang belum lama ini dilakukan, yang diwarnai dengan kontroversi, lapor The Guardian Rabu (29/11/2023).
Tidak hanya itu, Komisi Pemilu mengubah waktu pelaksanaan pemungutan suara dari bulan November tahun ini ke bulan Februari tahun depan dengan alasan menunggu hasil sensus.
Baca Juga
Lawan-lawan politik Nawaz Sharif menuding perubahan waktu itu sengaja dilakukan untuk memberikan waktu baginya pulang dari pengasingan di Inggris dan mempersiapkan diri untuk pencalonannya kembali.
Sharif merupakan kandidat favorit terutama di kalangan militer yang memiliki pengaruh kuat dalam perpolitikan di Pakistan dan sejak lama menjadi “kingmaker” dalam pemilu-pemilu di negara itu.
Partai Nawaz Sharif bernaung, Pakistan Muslim League-Nawaz (PML-N), membantah perlakuan istimewa terhadap dirinya.
Kelompok pemantau Free and Fair Election Network mengajukan keberatan serius atas delimitasi tersebut dan mengatakan bahwa lebih dari seperlima daerah pemilihan yang diusulkan tidak mematuhi peraturan mengenai jumlah pemilih.
Deenar Domki, seorang politisi dari Balochistan, merasa keberatan dengan penggabungan dapil Harnai dan Sibi yang terletak berjauhan sehingga pemilih harus melewati wilayah lima distrik untuk mencapai tempat pemungutan suara (TPS). Domki menuding hal itu dilakukan guna menguntungkan bekas menteri Noor Muhammad Dumar, yang sekarang bergabung dengan partainya Sharif, PML-N.
Domki menuduh Komisi Pemilu menerima suap dan mengatakan keputusan diambil “di ruang tertutup tanpa informasi tentang geografi, budaya dan demografi daerah pemilihan”, yang dengan demikian sejak dini pemilu yang akan datang sudah dicurangi.
“Dengan tindakan-tindakan seperti itu, tidak akan ada pemilu yang bebas,” ujarnya geram.
Banyak pihak menilai perubahan dapil sengaja dilakukan untuk merugikan Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), partai politik pimpinan Imran Khan yang masih memiliki banyak pendukung.
Michael Kugelman, seorang senior associate untuk bidang Asia Selatan di wadah pemikir Wilson Center yang berbasis di Amerika Serikat, mengatakan bahwa apabila delimitasi tersebut dilanjutkan maka akan menimbulkan kerugian bagi partai-partai yang berlawanan dengan PML-N. Berarti secara langsung pemilu yang akan datang sudah dicurangi sejak dini.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
