Hidayatullah.com– Menteri Dalam Negeri Gérald Darmanin mengumumkan dalam sebuah surat bahwa mulai 1 Januari 2024 Prancis tidak lagi menerima imam baru yang dididik di luar negeri atau dikirim oleh negara lain. Hal ini dilakukan guna mengurangi “pengaruh asing” terhadap Islam di Prancis.
Itu artinya, per 1 April 2024 para imam yang dikirim oleh negara lain yang masih berada di Prancis tidak dapat bertahan di negara itu dengan status seperti saat ini.
Mereka harus mengubah statusnya dan kerangka kerja tertentu akan diberlakukan guna memungkinkan organisasi pengelola masjid merekrut imamnya sendiri dan akan digaji sendiri secara langsung oleh mereka, lansir RFI.
Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada imam yang dibayar oleh negara asing, dimana ia adalah pegawai negeri atau pejabat publik.
Pada 2020, Presiden Emmanuel Macron mengumumkan maksudnya untuk mengakhiri kerja sekitar 300 imam yang dikirim dan digaji oleh negara-negara asing seperti Aljazair, Turki dan Maroko, sementara pada saat yang sama menambah jumlah imam yang dididik di Prancis.
Baca Juga
Macron mengatakan langkah itu ditujukan untuk mengurangi pengaruh asing terhadap Islam di Prancis, termasuk “separatisme di kalangan Muslim”.
Menteri dalam negeri kala itu Christophe Castaner “Kami sedang berupaya untuk mengakhiri tugas imam yang diperbantukan pada tahun 2024”.
Namun berdasarkan surat kementerian yang baru, kedatangan sekitar 300 “imam Ramadhan “ – para qari dan hafiz Qur’an yang bepergian ke Prancis selama bulan puasa – tidak dipermasalahkan.
Darmanin juga memyerukan agar proporsi imam yang dididik di Prancis ditambah, setidaknya “sebagian pendidikannya dijalani di Prancis”, dan supaya pelatihan mereka selaras dengan “hukum dan prinsip-prinsip negara Republik Prancis”.
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
