Hidayatullah.com– Senat Filipina mengeluarkan surat penangkapan terhadap seorang wali kota setelah dia menolak menghadiri sesi investigasi perihal dugaan keterlibatannya dengan sindikat kriminal China.
Surat perintah yang ditandatangani hari Jumat (12/7/2024) oleh Ketua Senat Filipina itu dikeluarkan karena Alice Guo sudah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan tersebut.
Senat mulai melakukan penyelidikan terhadap Guo pada bulan Mei setelah pihak berwenang menggerebek sebuah kasino yang berada di kota kecil Bamban pada bulan Maret yang dicurigai menjadi markas aksi penipuan online. Aparat berwenang mengatakan bahwa bangunan yang dipakai oleh para pelaku penipuan didirikan di lahan yang sebagian milik wali kota tersebut.
Pengacara Guo, Stephen David, hari Sabtu (13/7/2024) mengatakan bahwa kliennya tidak dapat menghadiri pertemuan dengan Senat disebabkan mengalami gangguan kesehatan fisik dan mental akibat perundungan online dan rasa malu yang dialaminya terkait tuduhan tersebut.
“Mudah-mudahan, ketika kondisinya mbaik, kita akan dapat menyaksikan kehadirannya lagi,” kata David seperti dilansir Reuters.
Baca Juga
Senator Risa Hontiveros, yang memimpin investigasi itu, hari Sabtu mengatakan bahwa surat perintah penangkapan tersebut merupakan langkah awal untuk meminta pertanggungjawaban Guo secara hukum.
Senat juga mengeluarkan surat perintah penangkapan serupa terhadap beberapa anggota keluarga Guo karena tidak memenuhi panggilan Senat untuk menghadiri pertemuan tersebut.
Guo dicurigai merupakan orang keturunan China yang diam-diam disusupkan ke Filipina hingga menjadi wali kota kecil tersebut demi kepentingan pihak Tiongkok. Guo membantah memiliki hubungan dengan para kriminal dan mengatakan dia adalah warga negara Filipina yang dilahirkan di negara itu.
Pada bulan Mei, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr mengatakan, “Tidak seorang pun mengenal wanita itu. Kami bertanya-tanya dari mana asalnya. Itu kenapa kami melakukan investigasi ini, bersama dengan Biro Keimigrasian, disebabkan munculnya pertanyaan perihal status kewarganegaraannya.”
Tim kuasa hukumnya pada hari Rabu (10/7/2024) meminta Mahkamah Agung untuk membatalkan panggilan Senat yang memintanya untuk hadir di sesi investigasi di majelis tinggi parlemen Filipina itu.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
