Hidayatullah.com—Presiden Suriah Ahmad Al-Sharaa dilaporkan telah membolehkan Gerakan Perlawanan Islam (Hamas) kembali berkantor di Suriah, serta menyerahkan kembali beberapa tempat yang sebelumnya milik gerakan itu, lapor portal Al-Manassa.
Laporan itu menyatakan bahwa pemerintahan baru Suriah juga mencabut pembatasan terhadap aset Hamas yang sebelumnya disita oleh rezim sebelumnya, Bashar al Assad, setelah kelompok itu menolak terlibat dalam konflik internal negara tersebut.
Menurut laporan tersebut, langkah tersebut mencerminkan hubungan yang berkembang antara Hamas dan pemerintahan baru Suriah, yang juga menghargai posisi Hamas sebagai gerakan perlawanan yang berfokus pada perjuangan Palestina.
Hubungan antara Hamas dan Suriah telah mengalami perubahan selama beberapa dekade terakhir. Hamas sebelumnya beroperasi di Suriah sejak akhir 1990-an dengan dukungan Hafez Al-Assad, sebelum memutuskan untuk meninggalkan negara itu pada awal 2012 menyusul tindakan keras rezim Bashar Al-Assad terhadap rakyatnya.
Laporan itu juga menyebutkan bahwa pimpinan Hamas diperkirakan akan bertemu dengan para pemimpin pemerintahan baru Suriah dalam waktu dekat untuk memberi selamat kepada Al-Sharaa dan membahas perkembangan terkini.
Baca Juga
Ahmad al-Sharaa sebagai Presiden Republik Arab Suriah selama masa transisi, dapat dikatakan bahwa al-Sharaa menerima dukungan politik di kawasan tersebut melalui tiga pertemuan berturut-turut dengan Emir Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, di Damaskus, Putra Mahkota Saudi, Mohammed bin Salman, di Riyadh, dan Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, di Ankara.
Dia juga menerima telepon dari Presiden Prancis Macron dan Kanselir Jerman Olaf Scholz. Dia bertemu dengan puluhan aktivis dan pengusaha Suriah dari negara-negara pengasingan dan suaka.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
