Hidayatullah.com – Badan migrasi PBB telah memulihkan bantuan untuk pengungsi Rohingya di Indonesia, kata pejabat tingginya di Indonesia kepada AFP pada Selasa.
Langkah ini setelah memangkas bantuan kepada para pengungsi setelah pembekuan dana bantuan luar negeri oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.
Etnis Rohingya yang sebagian besar adalah Muslim mengalami penindasan di Myanmar dan secara resmi tidak diakui oleh pemerintah sebagai etnis.
Setiap tahun, ribuan orang Rohingya mempertaruhkan nyawa dengan berlayar dalam perjalanan laut berbahaya untuk mencapai Malaysia atau Indonesia.
Sebuah surat tertanggal 28 Februari dari Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM), badan migrasi PBB, mengatakan bahwa bantuan untuk hampir 1.000 pengungsi Rohingya di Pekanbaru, telah dipotong.
Baca Juga
Namun kepala misi IOM di Indonesia mengatakan kepada AFP bahwa pemotongan bantuan tersebut telah dibatalkan, tanpa memberikan alasan.
“Program terbesar kami untuk memberikan bantuan kemanusiaan telah dipulihkan,” kata Jeffrey Labovitz. “Saya dapat mengonfirmasi bahwa tidak ada rencana pengurangan layanan saat ini,” imbuhnya.
Dalam sebuah pernyataan melalui email, lembaga tersebut mengatakan bahwa mereka “tetap berkomitmen untuk membantu para pengungsi Rohingya di Indonesia, melanjutkan dukungan kami seperti yang kami lakukan di masa lalu.”
Bantuan AS
Lebih dari 2.000 orang Rohingya masih bertahan di Indonesia di bawah ketidakpastian hukum karena negara-egara menolak untuk menerima mereka secara permanen, memaksa mereka bergantung pada dukungan PBB untuk tempat tinggal dan bantuan.
Menurut IOM, pembekuan bantuan AS “berdampak pada staf, operasi dan orang-orang yang mereka layani.”
Indonesia bukan penandatangan konvensi pengungsi PBB dan mengatakan bahwa Indonesia tidak dapat dipaksa untuk menerima pengungsi dari Myanmar, dan sebaliknya menyerukan kepada negara-negara tetangga untuk berbagi beban dan memukimkan kembali orang-orang Rohingya yang tiba di pantai-pantainya.
Pada Senin, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan bahwa Washington membatalkan 5.200 program di badan pembangunan USAID, namun akan mempertahankan 1.000 program yang akan dikelola oleh Departemen Luar Negeri.
Kelompok-kelompok pemberi bantuan berpendapat bahwa sebagian besar bantuan tersebut mendukung kepentingan AS dengan mempromosikan stabilitas dan kesehatan di luar negeri.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
