Hidayatullah.com – Pakar PBB menyebutkan lebih dari 60 perusahaan, termasuk perusahaan produsen senjata dan teknologi, terlibat dalam mendukung pemukiman ilegal ‘Israel’ dan invasi militer di Gaza.
Hal itu diungkapkan pengacara hak asasi manusia asal Italia, Francesca Albanese, dalam laporannya berdasarkan 200 kiriman dari negara, perusahaan, aktivis HAM, dan akademisi.
Dalam laporannya, Pelapor Khusus PBB untuk Wilayah Palestina yang diduduki itu menyerukan agar perusahaan menghentikan transaksi dengan ‘Israel’ dan meminta pertanggungjawaban hukum bagi para eksekutif yang terlibat dalam dugaan pelanggaran hukum internasional.
“Saat kehidupan di Gaza sedang dihancurkan dan Tepi Barat mengalami peningkatan serangan, laporan ini menunjukkan mengapa genosida Israel terus berlanjut: karena menguntungkan bagi banyak orang,” tulis Albanese dalam dokumen setebal 27 halaman tersebut. Ia menuduh entitas perusahaan “terikat secara finansial dengan apartheid dan militerisme Israel.”
‘Israel’ diadili atas tuduhan genosida di Mahkamah Internasional atas perangnya di Gaza, yang telah menewaskan lebih dari 56.500 warga Palestina. Penjajah ‘Israel’ juga telah memberlakukan blokade total di daerah kantong Palestina tersebut, yang menyebabkan lebih dari 1,5 juta orang berisiko kelaparan.
Baca Juga
Perusahaan senjata dan alat berat
Laporan tersebut mengelompokkan perusahaan berdasarkan sektor, misalnya, militer atau teknologi, dan tidak selalu menjelaskan apakah mereka terkait dengan permukiman ilegal atau serangan Gaza.
Sekitar 15 perusahaan menanggapi langsung kantor Albanese tetapi tidak menerbitkan balasan mereka.
Laporan tersebut menyebutkan nama perusahaan senjata seperti Lockheed Martin dan Leonardo, yang menuduh persenjataan mereka telah digunakan di Gaza. Laporan tersebut juga mencantumkan pemasok alat berat Caterpillar dan HD Hyundai, yang mengklaim peralatan mereka telah berkontribusi terhadap kerusakan properti di wilayah Palestina.
Caterpillar sebelumnya menyatakan bahwa mereka mengharapkan produknya digunakan sesuai dengan hukum humaniter internasional. Tidak ada perusahaan yang segera menanggapi permintaan komentar Reuters.
Perusahaan teknologi
Raksasa teknologi Alphabet, Amazon, Microsoft, dan IBM disebut sebagai “pusat pengawasan Israel dan penghancuran Gaza yang sedang berlangsung.”
Hal ini akan disampaikan kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB yang beranggotakan 47 orang pada hari Kamis. Meskipun Dewan tidak memiliki kewenangan yang mengikat secara hukum, kasus-kasus yang didokumentasikan oleh investigasi PBB terkadang menjadi bahan gugatan internasional.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
