Hidayatullah.com– Layanan pos sejumlah negara menangguhkan pengiriman ke Amerika Serikat disebabkan kebingungan soal siapa yang harus menanggung biaya tarif parsel yang diberlakukan oleh pemerintahan Presiden Donald Trump.
Trump bulan lalu menandatangani sebuah perintah eksekutif yang mengakhiri pengecualian pajak untuk kiriman parsel bernilai rendah, yang akan mulai berlaku pada 29 Agustus.
Sementara kiriman barang bernilai di bawah $100 masih bebas pajak, peraturan baru mengharuskan kiriman barang bernilai lebih dari itu dikenai pajak yang sama dengan barang lain menurut asal negaranya.
Perusahaan yang memberhentikan sementara layanan pos di antaranya Royal Mail Inggris dan DHL Jerman. Mereka mengatakan akan melanjutkan lagi layanannya apabila sudah ada sistem yang jelas yang sesuai dengan peraturan baru tersebut, lansir BBC Jumat (22/8/2025).
Royal Mail mengatakan akan memberhentikan layanan pengiriman parsel atau barang mulai hari Selasa pekan depan. Layanan pengiriman surat dan kartu pos berjalan seperti biasanya.
Deutsche Post dan DHL Parcel Germany mengatakan mereka memberhentikan layanan pengiriman barang ke Amerika Serkat untuk pelanggan bisnis mulai hari Sabtu pekan ini. Layanan aka dipulihkan apabila semua pertanyaan yang membingungkan perihal tarif tersebut menjadi jelas.
Awal pekan ini PostNord mengumumkan penangguhan layanan pengiriman parsel ke AS.
“Keputusan ini disayangkan tetapi perlu dilakukan guna memastikan kesesuaian dengan peraturan baru yang berlaku,” kata Bjorn Bergman, pimpinan PostNord untuk urusan merk dan komunikasi.
Pasar online Etsy mengatakan mulai 25 Agustus pengiriman ke AS yang menggunakan layanan Australia Post, Canada Post, Royal Mail dan Evri dengan tujuan AS akan disesuaikan.
Etsy mengimbau pelanggannya memperhatikan pilihan jasa kurir untuk pengiriman dan pengantaran pesanan barang mereka.
Pemerintahan Trump menilai pembelian barang bernilai rendah dari luar negeri merugikan negara karena tidak terkena pajak.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
