Hidayatullah.com–Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah, Din Syamsuddin mengatakan, prinsip organisasi massa Islam ini banyak disalahpahami oleh masyarakat.
“Saya perlu menegaskan prinsip itu karena akhir-akhir ini banyak disalahpahami tidak hanya oleh orang luar Muhammadiyah, tetapi juga oleh warga Muhammadiyah sendiri,” katanya kepada wartawan di Wanareja, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Ahad.
Bahkan akhir-akhir ini, kata dia, kesalahpahaman terhadap prinsip tersebut juga dijadikan isu muktamar terutama mengenai hubungan Muhammdiyah dengan pemerintah.
Ia mengatakan, prinsip atau watak sejati Muhammadiyah, yakni sebagai gerakan “amar ma`ruf” (menyerukan kebaikan, red.) dan “nahi munkar” (mencegah kemungkaran, red.).
Menurut dia, hal itu berarti Muhammadiyah dalam melakoni aktivitas politik berdasarkan khitah, bukan kepartaian karena Muhammadiyah tidak memiliki hubungan dengan partai politik manapun.
Akan tetapi, kata dia, Muhammadiyah tak mungkin tidak berpolitik karena politik merupakan bagian dari ajaran Islam dan tidak ada pemisahan antara politik dengan agama dalam pandangan Islam.
“Secara historis sejak kelahirannya, Muhammadiyah terlibat dalam aktivitas politik. Selain itu sesuai khitah, Muhamammdiyah tidak memiliki hubungan dengan partai politik manapun tetapi tetap aktif dalam politik kebangsaan dan kenegaraan,” katanya.
Dengan demikian, kata dia, Muhammadiyah selama ini menjalankan politik kebangsaan dan kenegaraan sebagai manivestasi dari dakwah “amar ma`ruf” dan “nahi munkar” sehingga dalam hubungannya dengan pemerintah tetap proporsional.
“Kalau pemerintah baik dan benar, kita dukung dan Muhammadiyah berada di barisan terdepan. Namun kalau pemerintah menyimpang dari konstitusi dan nilai-nilai agama, Muhammadiyah tidak segan-segan menjadi kekuatan pengoreksi,” tegasnya.
Ia mengatakan, selama ini hubungan Muhammadiyah dan pemerintah berjalan dengan baik karena organisasi ini banyak membantu pemerintah, salah satunya dalam bidang pendidikan.
Kendati demikian, kata dia, Muhammadiyah tetap mengkritisi pemerintah, salah satunya terkait kasus Bank Century.
“Kami diyakinkan oleh fakta-fakta, sebagian telah terungkap di panitia khusus (pansus), sebagian belum terungkap. Kami yakini itu sebuah kemungkaran yang serius, yakni kejahatan kepada masyarakat dan negara,” katanya.
Oleh sebab itu, kata dia, dari awal Muhammadiyah selalu meminta kasus tersebut diusut secara hukum. [ant/hidayatullah.com]
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
