Hidayatullah.com–Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Prof. Din Syamsuddin menanggapi wacana pemerintah membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Menurutnya, untuk membubarkan organisasi Islam tersebut harus sesuai dengan konstitusi yang berlaku.
“Apapun sikap atau kebijakan negara harus sesuai dengan konstitusi sesuai dalam undang undang, apa lagi menyangkut eksistensi kelompok atau masyakat yang dijamin kebebasan bersirikat atau berkelompok oleh undang-undang. Maka dari itu pemerintah jangan semena-mena,” tuturnya pada hidayatullah.com setelah mengisi acara Obrolan Aktual Seputar Kebangsaan (OASE BANGSA) di Grand Mercure Mirama Hotel, Surabaya, Rabu (I0/05/20I7).
Meskipun begitu, lanjutnya, ia pun setuju jika pemerintah ingin membubarkan organisasi yang menantang Pancasila, akan tetapi harus berkeadilan. Pemerintah juga harus membubarkan kelompok-kelompok lain yang menantang Pancasila.
“Harus berkeadilan, banyak kelompok seperti itu yang menolak Pancasila, yang tidak mengamalkan Pancasila, termasuk yang tidak bertuhan karena Indonesia berdasarkan Tuhan yang Mahaesa, termasuk yang mengamalkan liberalisme politik dan ekonomi karena bertentangan dengan Pancasila,” terang pria kelahiran Sumbawa itu.*/Siraj el-Manadhy
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
