Hidayatullah.com– Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir mengatakan, pemerintah dan seluruh institusi negara lainnya, kekuatan-kekuatan politik, dan seluruh komponen bangsa, berkewajiban untuk mewujudkan kedaulatan Indonesia.
Hal itu diungkapkan Haedar dalam sambutannya pada pembukaan Tanwir Muhammadiyah di Islamic Center Ambon, Maluku, Jumat (24/02/2017).
“Republik ini tegak jika ada kedaulatan dan keadilan sosial,” ujarnya dalam acara yang dihadiri Presiden Joko Widodo dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin itu.
Haedar melanjutkan, di Indonesia semestinya tidak boleh ada kebijakan yang bertentangan dengan prinsip kedaulatan negara. “Negara ini tidak boleh memberi ruang bagi kekuatan asing maupun domestik yang menguasai kekayaan dan perikehidupan nasional,” ujarnya kutip laman resmi pwmu.co.
Baca Juga
Negara ini, imbuhnya, juga harus berdaulat secara hukum. Agar, tidak seorang pun di Republik ini berbuat sekehendaknya tanpa supremasi hukum yang benar dan adil.
“Karenanya, kami percaya dan memberi apresiasi tinggi atas kebijakan Pemerintahan Jokowi-JK dalam Nawacita poin satu yang bertekad menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim,” jelas Haedar dilansir muhammadiyah.or.id.
Dengan tegas, Haedar juga mengatakan, jangan biarkan di negeri ini ada tangan-tangan perkasa mendikte, menyandera, dan menguasai Indonesia yang menyebabkan hilangnya kedaulatan bangsa dan negara.
Menunggu Kebijakan yang Benar-benar Pro Rakyat
Muhammadiyah katanya sungguh menyambut baik dan mendukung political-will Presiden Jokowi dengan menetapkan kebijakan New Economic Policy untuk tegaknya Ekonomi Berkeadilan Sosial.
Kebijakan strategis tersebut jika diwujudkan secara nyata akan menjadi paradigma dan terobosan baru di era pemerintahan saat ini, yang tentu akan dikenang rakyat sebagai kado istimewa Indonesia.
“Kita percaya pemerintah dapat menjalankan kebijakan-kebijakan pro kedaulatan dan pro keadilan-sosial secara konsisten. Banyak komponen bangsa akan mendukung,” ujar Haedar.
“Muhammadiyah dengan etos ‘sedikit bicara banyak bekerja’,” lanjutnya, “akan menjadi mitra terdepan yang akan berkiprah secara proaktif. Kami menunggu kebijakan-kebijakan imperatif pemerintah yang benar-benar pro rakyat, pro kedaulatan, dan pro keadilan sosial sebagaimana cita-cita luhur kemerdekaan.”
Haedar berharap, para peserta Tanwir dan seluruh anggota Muhammadiyah di seluruh persada Tanah Air dapat mencontoh perjuangan Djuanda dan para tokoh bangsa lainnya, yang dengan jiwa Muhammadiyah berkemajuan mau berkhidmat sepenuh hati untuk kejayaan Indonesia.
Tanwir Muhammadiyah berlangsung pada Jumat-Ahad (24-26/02/2017). Agenda ini merupakan permusyawaratan tertinggi di bawah Muktamar, yang diikuti oleh seluruh anggota Pimpinan Pusat dan Organissi Otonom, perwakilan Wilayah dan Daerah, serta para peninjau dari berbagai perutusan. Tanwir mengambil tema “Kedaulatan dan Keadilan Sosial untuk Indonesia Berkemajuan”.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
