Hidayatullah.com– Senator DPD RI Fahira Idris mengungkapkan, sebanyak 1.983.568 siswa SMA/MA di seluruh Indonesia mengikuti Ujian Nasional (UN) yang diselenggarakan pada 9 April hingga 12 April 2018.
Dari jumlah peserta tersebut, sebanyak 1.812.565 peserta didik dari 18.353 satuan pendidikan atau 91 persen sudah mengikuti Ujian Nasional Berbasis komputer (UNBK). Sedangkan sisanya sebanyak 171.003 masih mengikuti UN berbasis kertas pensil (UNKP).
Komite III DPD RI yang membidangi persoalan pendidikan berharap, pada 2019, persentase siswa SMA/MA yang mengikuti UNBK bisa mencapai 100 persen, sehingga tidak ada lagi siswa yang mengerjakan soal dengan kertas dan pensil.
Oleh karena itu, persoalan digital divide atau kesenjangan (gap) pengetahuan dan praktik teknologi digital atau akses terhadap teknologi yang berkaitan dengan informasi dan komunikasi di berbagai wilayah Indonesia, harus diatasi.
“Biasanya daerah yang infrastrukturnya belum merata mulai dari jalan raya, air, listrik, dan infrastruktur telekomunikasi, pasti ketersedian jaringan internetnya juga terbatas.
Baca Juga
Jikapun sudah tersedia, kecepatan berbeda-beda di tiap daerah. Kondisi ini harus kita atasi dulu sehingga UNBK terutama tingkat SMA/MA bisa 100 persen kemudian nanti menyusul SMK dan SMP,” papar Fahira, Ketua Komite III DPD RI, dalam pernyataannya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (09/04/2018).
Baca: Presiden Putuskan Ujian Nasional Tetap Diadakan dengan Perbaikan
Memang, dibanding SMK dan SMP, menurutnya UNBK SMA persentasenya sudah sangat bagus karena sudah mendekati 100 persen.
Dengan dukungan semua pemangku kepentingan, Komite III DPD RI berharap, pada 2019 dunia pendidikan Indonesia mencatat sejarah baru di mana sistem UN sudah bertransformasi menjadi berbasis komputer.
Fahira mengungkapkan, peran pemerintah daerah sangat signifikan untuk mewujudkan 100 persen UNBK.
Ini karena sesuai amanat otonomi daerah urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, yang salah satunya pendidikan, menjadi tanggung jawab dan kewenangan daerah, dimana untuk Pendidikan Menengah pengelolaan oleh Pemerintah Provinsi, sementara Pendidikan Dasar oleh Kabupaten/Kota.
“Semua kepala daerah, terlebih yang daerahnya belum 100 persen UNBK, harus punya komitmen dan terobosan agar tahun depan provinsi yang dipimpinnya mampu menggelar UNBK 100 persen.
Segera identifikasi apa kendala yang dihadapi dalam melaksanakan UNBK. Apakah ketersediaan komputer, jaringan internet, listrik, kemampuan siswa mengoperasikan komputer, atau terkait ketersediaan SDM misalnya teknisi IT, dan lainnya. Kemudian dicari solusi bersama terutama berkonsultasi dan meminta dukungan Pemerintah Pusat,” papar Senator DKI Jakarta ini.
Menurut Fahira, begitu banyak manfaat dan kemajuan yang akan dituai dunia pendidikan Indonesia, jika UNBK berlangsung secara baik apalagi bisa diselenggarakan 100 persen di seluruh Indonesia.
Selain jauh lebih efektif dan efisien (hemat anggaran) dan transparan, UNBK adalah sistem yang ampuh menghilangkan berbagai potensi kecurangan dan kebocoran soal ujian.
Saat ini ungkapnya, pada jenjang SMA, provinsi yang siap menyelenggarakan 100 persen UNBK di antaranya Aceh, Banten, Bangka Belitung, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Gorontalo, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Lampung, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Nusa Tenggara Barat.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
