Hidayatullah.com– Anggota Komisi I DPR RI Sukamta menyatakan, operasi militer di Papua bukan solusi utama penyelesaian masalah Papua.
“Operasi militer di Papua akan menimbulkan sikap antipati dan kekerasan lanjutan sesama warga negara Indonesia maupun terhadap aparat TNI-Polri,” ujar politisi Fraksi PKS ini melalui pesan tertulis di Jakarta kepada hidayatullah.com, Selasa (24/12/2019),
Anggota DPR RI asal DI Yogyakarta ini memaparkan, pendekatan keamanan dengan mengedepankan operasi militer di Papua telah dilakukan ketika masa Orde Baru untuk menyelesaikan masalah separatisme di Papua. Kasus Biak Berdarah (1998), Wasior Berdarah (2001), Wamena berdarah (2003), dan Paniai (2014), dan terakhir di Wamena 2019 menjadi bukti bahwa pendekatan militer ternyata menciptakan siklus kekerasan tanpa akhir.
Menurutnya, perlu sejumlah pendekatan lain dalam mengatasi permasalahan Papua. Pertama, pendekatan terkait kebutuhan mendasar masyarakat Papua.
“Masalah OPM tidak akan selesai jika akar masalah Papua tidak terselesaikan secara tuntas. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah Papua harus serius memenuhi kebutuhan standar minimal untuk kesehatan, pendidikan sampai level menengah atas, kesejahteraan dengan menurunkan angka kemiskinan di bawah 10 persen, kemudian komunikasi setara Jakarta Papua,” ujarnya.
Baca Juga
Pendekatan kedua, sambungnya, yaitu deradikalisasi dan deideologi gerakan Papua Merdeka. Yaitu dengan melibatkan BNPT yang sudah berpengalaman dalam penanggulangan terorisme untuk Papua terjun ke kantong-kantong ideologisasi Gerakan Papua Merdeka di dalam dan luar negeri.
“Ideologi Papua Merdeka harus diubah menuju nasionalisme NKRI harga mati,” ujarnya.
Pendekatan ketiga, menurut Sukamta, adalah perbaikan tata kelola pemerintahan daerah.
Pemerintah melalui kemendagri, Kemenpan RB bekerja sama dengan pemerintah daerah Papua, Polri, Kejaksaan, BPK, KPK, kata Sukamta, harus serius menangani permasalahan efisiensi anggaran, manajemen pemerintah dan pelayanan publik di Papua.
Ia menyebut, sejak tahun 2001 hingga 2019, total dana otsus untuk Papua dan Papua Barat sebesar Rp 83 triliun dan pada tahun 2020 dialokasikan 8,37 trilliun, namun perkembangan peningkatan kualitas SDM, tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik tidak berubah signifikan.
“Pemerintah pusat harus serius mengawal dana Otsus ini bukan hanya transfer dana ke daerah lalu berlepas tangan dalam mengawal pengelolaan dan pencapaian target-targetnya,” tutupnya.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
