Hidayatullah.com– Anggota Komisi VIII DPR RI, Bukhori Yusuf mendorong pemerintah melalui Satgas Covid-19 agar menggandeng Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk melakukan fungsi penyadaran kepada masyarakat terkait pentingnya memelihara kondisi spiritual.
“BNPB atau kini dikenal sebagai Satgas Covid-19 perlu membuat gerakan konkrit bersama MUI secara simultan. Jadi, selain memperhatikan aspek kesehatan dan perilaku masyarakat di tengah pandemi, kondisi spiritual masyarakat juga perlu disikapi secara serius,” ujar Bukhori dalam Rapat Kerja bersama BNPB cum Satgas Penanganan Covid-19 di Gedung DPR di Jakarta, Kamis (03/09/2020).
Bukhori menilai kerja sama itu menjadi penting sebab MUI memiliki jejaring tokoh agama hingga di akar rumput serta kekuatan pengaruh di masyarakat. Ia menilai, ketahanan spiritual berpengaruh secara signifikan terhadap daya tahan tubuh seseorang dari serangan virus.
Dalam keterangan tertulisnya itu, Bukhori mengutip penelitian Koenig, H. G., Al Zaben, dan Khalifa, D. A., dalam Religion Spirituality and Mental Health in The West and The Middle East (2012) menyebutkan bahwa spiritualitas dan keyakinan agama memiliki pengaruh bagi kesehatan mental bagi penderita depresi, stres, dan mampu mengurangi dorongan untuk melakukan tindakan bunuh diri. Di samping itu, secara transendental, kekuatan spiritual berkontribusi positif bagi ketahanan mental sekaligus ketahanan fisik individu.
Selain menyoroti urgensi pelibatan MUI, politisi PKS ini juga mengusulkan agar pasien yang positif dan telah melakukan isolasi mandiri sesuai prosedur bisa memperoleh fasilitas PCR dengan datang secara mandiri seraya tetap mengedepankan protokol kesehatan ke fasilitas kesehatan yang tersedia.
Baca Juga
Sebab, kata dia, strategi ini perlu dilakukan untuk mengantisipasi gejolak sosial di tengah lingkungan masyarakat. Pasalnya, di tengah melonjaknya angka Covid-19, ancaman konflik horizontal turut membayangi kondisi sosial masyarakat di akar rumput.
“Masyarakat saat ini begitu paranoid ketika mendapati petugas kesehatan ber-APD lengkap datang ke lingkungan mereka. Tidak jarang para petugas ini diusir bahkan dipersekusi oleh oknum warga sehingga justru menimbulkan ekses negatif. Selain itu, kondisi masyarakat yang kadung hopeless terhadap penanganan pemerintah selama ini juga punya andil terhadap sikap mereka yang terkadang di luar kendali,” sebutnya.
Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak multidimensional bagi masyarakat. Kinerja pemerintah pusat selama penanganan pandemi selalu disorot oleh publik. Misalnya, RRI dan Indo Barometer pada Mei 2020 melakukan survei di 7 provinsi dengan populasi terbesar di Indonesia terkait tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dalam penanganan pandemi.
Secara rinci, masih sebut Bukhori, hasil dari survei itu menunjukan sebanyak (53,8%) masyarakat menyatakan tidak puas dengan langkah pemerintah pusat. Terdapat tiga alasan dominan yang membuat responden tidak puas. Pertama, kebijakan pemerintah pusat dinilai tidak konsisten (17,3%). Kedua, keterlambatan dalam mendistribusikan bantuan sosial (10,7%). Ketiga, terkait data penerima bantuan tidak akurat (10,1%).*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
