Hidayatullah.com—Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto merekomendasikan pemerintah untuk memberi cap kelompok kriminal bersenjata (KKB) sebagai separatis agar negara bisa bergerak serius menanggulangi kekerasan di Papua.
“Mereka adalah gerakan separatisme yang seharusnya negara kemudian jauh lebih serius menggunakan seluruh instrumen negara,” ujar Hasto dikutip laman Antara News, Rabu (19/4/2023).
Bagi Hasto, upaya menanggulangi kekerasan di Papua secara serius menjadi hak Indonesia karena Bumi Cenderawasih sudah menjadi bagian tak terpisahkan Indonesia.
“Integrasi Papua ke Indonesia sudah sifat yang final dan tidak boleh ada negara mana pun dan pihak mana pun yang mengganggu kedaulatan kita,” ucapnya.
Di luar itu, tutur Hasto, PDIP percaya bahwa Presiden Jokowi akan memimpin dan memberikan instruksi yang sangat khusus untuk melawan berbagai bentuk gerakan melawan kedaulatan negara.
Baca Juga
“Kami meyakini Presiden Jokowi bersama dengan Menteri Pertahanan, Panglima TNI, dan seluruh kepala staf, serta seluruh komponen bangsa, akan lebih serius menangani keamanan di Papua,” ucap Hasto.
Meskipun PDIP akan memberikan dukungan, pemerintah tetap harus memperhatikan berbagai variabel. “Ada domestik, ada internasional, sehingga tentu saja kami serahkan dan kami percaya Bapak Presiden Jokowi akan mengambil suatu direction yang tepat atas persoalan itu,” kata dia.
Sebelumnya, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono meningkatkan operasi di Papua menjadi siaga tempur menyusul tewasnya Pratu Miftahul.
“Tentunya dengan kondisi seperti ini, khususnya di daerah tertentu, kita ubah jadi operasi siaga tempur,” kata Yudo di Lanud Yohanis Kapiyau, Timika, Papua, Selasa (18/4/2023).
Diketahui, prajurit TNI dari Satgas Yonif R 321/GT Pratu Miftahul Arifin meninggal dunia usai diserang KKB di wilayah Mugi-Mam, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, Sabtu (15/4/2023).
Saat itu, satgas tengah berupaya menyelamatkan pilot Susi Air Kapten Philips Mehrtens yang disandera KKB sejak awal Februari lalu. Pratu Miftahul dilaporkan terjatuh ke jurang dengan kedalaman sekitar 15 meter.
Kemudian, ketika Pratu Arifin sedang dievakuasi, tiba-tiba KKB kembali menembak personel TNI lainnya.
Pemerintah Indonesia secara de facto telah menetapkan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua sebagai organisasi teroris. Hal itu ditegaskan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI Komisaris Jenderal (Komjen) Polisi Boy Rafli Amar.
“Dapat kami pastikan bahwa negara telah menetapkan bahwa (kelompok) kriminal bersenjata di Papua sebagai peristiwa kejahatan terorisme,” kata Boy dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (13/2/2023).*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
