Hidayatullah.com—Persyarikatan Muhammadiyah mendungkung langkah-langkah pemerintah, dalam al ini Wapres Ma’ruf Amin yang memberi opsi menempatkan pengungsi Rohingya di tempat khusus. Muhammadiyah tetap meminta pemerintah memperlakukan mereka secara manusiawi.
“Menolak dan membiarkan mereka kembali terkatung-katung di tengah laut di dalam kapal dan atau perahu yang mereka tumpangi tanpa ada kejelasan tujuan ke negara mana mereka akan berlabuh, jelas tidak manusiawi, karena mereka sebagai manusia juga punya hak untuk hidup dengan tenang, damai, sejahtera dan bahagia, demikian disampaikan Ketua PP Muhammadiyah Buya Anwar Abbas, Jumat (8/12/2023) .
Seperti diketahui , jumlah pengungsi Rohingnya di Indonesia saat ini ada sekitar 1.487 orang , sebuah jumlah yang tidak kecil. Muhammadiyah melihat masalah pengungsi adalah masalah kemanusiaan yang harus dicarikan solusinya, apalagi bangsa Indonesia mengaku menjunjung Pancasila.
“Apalagi kita sebagai bangsa yang menjunjung tinggi falsafah Pancasila, dimana Sila Ppertamanya adalah Ketuhanan yang Maha Esa dan Sila Keduanya yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab maka tidak dapat tidak kita harus bisa berbuat untuk membantu mereka,” ujarnya.
Menghadapi kasus pengungsi Rohingya ini PP Muhammadiyah mendukung sikap Wapres RI, Ma’ruf Amin, agar para pengungsi tersebut jangan dibiarkan berserak di berbagai daerah tapi di tempatkan di sebuah pulau agar lebih mudah mengurusi dan mengawasinya.
Baca Juga
“Sikap Ini penting untuk diambil oleh pemerintah bagi meminimalisir masalah dan bagi memudahkan kita berbicara dan bernegosiasi serta mencarikan solusi bersama United Nations High Commissioner for Refugees (INHCR) tentang tindakan dan langkah apa yang terbaik kita lakukan bagi para pengungsi tersebut agar mereka sebagai manusia juga bisa hidup dengan aman, tentram, damai dan bahagia di bumi milik kita bersama ini,” ujarnya.
Sebelumnya, Wapres RI Ma’ruf Amin mengusulkan menempatkan para pengungsi di Pulau Galang, seperti pernah dilakukan untuk pengungsi dari Vietnam tahun 1979 -1996 yang jumlahnya sekitar 250.000 orang.
Namun Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md memastikan Pulau Galang, Kota Batam, Provinsi Riau, tidak akan menjadi tempat pengungsi Rohingya, kemungkinan di lokasi lain.
“Ndak (pengungsi Rohingya di pulau Galang), justru jangan sampai seperti Pulau Galang,” kata Mahfud.
Mahfud tidak menjelaskan secara rinci alasan menolak Pulau Galang sebagai lokasi pengungsian warga Rohingya. Hingga saat ini Mahfud beserta jajarannya masih berupaya mencari lokasi pengungsian di tempat lain.
Salah satu upayanya, yakni meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk berkomunikasi dengan pemerintah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Riau untuk membahas lokasi baru tersebut.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
