Tak Ikut Berjuang, Otoritas Palestina Tegaskan Lagi Ingin Mengelola Gaza

Hidayatullah.com—Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengumumkan 3 syarat bagi Otoritas Palestina (PA) untuk memikul tanggung jawab di Gaza, yang telah menjadi sasaran perang ‘Israel’ yang menghancurkan sejak 7 Oktober lalu, dengan mengatakan PA tidak akan meninggalkan Jalur Gaza sampai dibawah kekuasaanya.

Abbas berbicara selama wawancara dengan saluran Mesir “On” dan disiarkan di TV Palestina (pemerintah), pada Selasa malam, dan berkata, “Kami ingin penghentian pertempuran secara menyeluruh, membuka pintu bagi bantuan kemanusiaan, dan mencegah migrasi warga Palestina keluar dari tanah air mereka.”

“Kami meminta tiga poin ini. Setelah itu, jika ada jalan keluar (‘Israel’) dari Gaza, kami siap memikul tanggung jawab yang kami emban sekarang. Kami akan terus memikul tanggung jawab Otoritas Palestina di Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem sebagai satu negara Palestina,” ujarnya.

Menanggapi pertanyaan apakah ada rencana atau kader untuk memerintah Gaza sehari setelah perang, dia menjawab, “Kami memiliki segalanya, dan kader ada di sana (…), kami tidak meninggalkan Gaza untuk kembali ke sana.”

Gerakan Perlawanan Islam (Hamas) memenangkan pemilihan legislatif Palestina pada tahun 2006, dan setelah runtuhnya pemerintahan persatuan nasional, gerakan tersebut mengambil alih Gaza pada tahun berikutnya, mengingat perselisihan yang masih terjadi antara Gerakan Fatah (sekuler) dipimpin oleh Mahmoud Abbas.

“Kami hadir di Gaza, dan kami memiliki institusi, kader, dan pemuda. Kami membayar Gaza, masyarakat dan institusi, 140 juta dolar per bulan. Kami hadir di Gaza. Saat ini, di antara menteri kami, 5 orang adalah dari Gaza, dan 3 orang adalah penduduk di sana,” kata pemimpin dukungan Amerika dan Isreal ini.

Dia melanjutkan bahwa visi Palestina adalah bahwa “Rakyat Palestina (Otoritas Palestina) ada di Gaza, bukan untuk kita kembali ke sana. Konferensi internasional (dapat diadakan) kapan saja, dan kami siap mempelajari situasinya, dasar legitimasi internasional dan penerapan legitimasi internasional dan negara Palestina yang meliputi Gaza, Tepi Barat dan Yerusalem.”

Meskipun pemerintahan Presiden AS Joe Biden ingin Otoritas Palestina memikul tanggung jawab di Gaza setelah perang, Perdana Menteri ‘Israel’ Benjamin Netanyahu menolak opsi ini, dan ingin mempertahankan kontrol keamanan di Jalur Gaza.

Abbas mengatakan bahwa ‘Israel’ tidak menginginkan Otoritas Palestina berada di Gaza, namun “mereka ingin tetap tinggal dan merebut sebagian (wilayah Palestina lainnya), namun dunia tidak setuju, dan secara teori Amerika tidak setuju dengan hal tersebut.”

Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa komunikasi terus berlanjut dengan Mesir dan Yordania sebagai bagian dari upaya untuk menghentikan agresi, dan menambahkan bahwa “pertemuan akan segera diadakan dan mempertemukan lebih banyak negara seperti UEA dan Qatar untuk bekerja menghentikan agresi, dan untuk berbicara tentang apa yang terjadi setelah perang.”

Abbas menekankan bahwa “‘Israel’ ingin mengusir warga Palestina dari Tepi Barat dan Jalur Gaza seperti yang dilakukan pada tahun 1948.”

Dia menambahkan, “Rencana ‘Israel’, Netanyahu, dan pemerintahannya saat ini adalah menyingkirkan Palestina dan Otoritas Palestina.”

Abbas mengatakan ketidakpercayaanya kepada Amerika.  “Amerika adalah negara yang mendukung ‘Israel’, dan dengan satu sinyal (dari ‘Israel’) maka Amerika dapat menghentikannya (perang).”

“Kami tidak akan mempercayai Amerika (pemerintahan AS)” ketika mereka mengklaim bahwa mereka memberikan instruksi kepada ‘Israel’, namun ‘Israel’ tidak mendengarkan instruksi tersebut.

Sejak pecahnya perang, Amerika Serikat telah memberi ‘Israel’ dukungan militer, intelijen, dan diplomatik yang paling kuat, sampai-sampai para kritikus menganggap Washington sebagai “kaki tangan” dalam “kejahatan perang” ‘Israel’ di Gaza.

Abbas menggambarkan apa yang terjadi di Gaza sebagai “tidak ada kejadian yang lebih besar dan lebih mengerikan di dunia ini selain Nakba tahun 1948,” dan menambahkan bahwa Gaza “membutuhkan puluhan miliar (dolar) untuk setidaknya kembali menjalani kehidupan baru,” ujarnya.

Sejak agresi ‘Israel’ 7 Oktober sudah lebih 20.000 warga Gaza gugur dan hancurnya wilayah yang telah diblokade lebih 17 tahun itu. Meski demikian, Hamas telah membebaskan 150 warga Palestina dari penjara ‘Israe’, sebaga bagian dari kesepakatan gencatan senjata negara itu dan kelompok Hamas pada 24-27 November.

Mayoritas tawanan yang dibebaskan adalah warga yang tinggal di Tepi Barat, yang dikuasai Otoritas Palestina, bukan Hamas. Sebaliknya, aparat Otoritas Palestina justru membantu penjajah ‘Israel’ menangkapi warga anti-penjajah yang berunjuk rasa mendukung perlawanan.*

Baca: >> Survei: Mayoritas Warga Palestina Lebih Percaya Hamas, 90 Persen Mendesak Mahmoud Abbas Mundur