Guru Besar UGM Ingatkan Presiden Jokowi Kembali ke Jalur Demokrasi

Hidayatullah.com—Sivitas Akademika Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta yang terdiri dari Guru Besar, dosen, mahasiswa hingga alumni pada, Rabu (31/1/2024) sore, berkumpul membacakan “Petisi Bulaksumur” yang mendesak Joko Widodo Presiden supaya kembali ke jalur demokrasi.

Dalam sebuah video yang diterima Suara Surabaya, pembacaan petisi dipimpin langsung oleh Profesor Koentjoro, selaku Ketua Dewan Guru Besar UGM Yogyakarta.

Pembacaan petisi yang berlangsung di Balairung UGM itu sekaligus mengkritik dinamika politik nasional dalam beberapa waktu terakhir, yang terjadi atas intervensi pemerintahan Jokowi sebagai alumni UGM.  Sebagai informasi, Joko Widodo merupakan alumnus UGM pada tahun 1985 silam, jebolan Fakultas Kehutanan.

“Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi dalam masa pemerintahan Joko Widodo Presiden yang juga merupakan bagian dari keluarga besar Universitas Gadjah Mada (UGM),” bunyi petisi yang dibacakan Profesor Koentjoro.

Adapun tindakan-tindakan menyimpang yang dimaksud, diantaranya pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi (MK), dugaan keterlibatan sejumlah aparat penegak hukum dalam proses demokrasi perwakilan yang sedang berjalan, serta pernyataan kontradiktif Presiden tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik.

Sivitas Akademika UGM menilai antara netralitas dan keberpihakan merupakan wujud penyimpangan dan ketidakpedulian akan prinsip demokrasi.

 “Joko Widodo Presiden sebagai alumni, semestinya berpegang pada jati diri UGM, yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dengan turut memperkuat demokratisasi agar berialan sesuai standar moral yang tinggi dan dapat mencapai tujuan pembentukan pemerintahan yang sah (legitimate), demi melanjutkan estafet kepemimpinan untuk mewujudkan cita-cita luhur sebagaimana tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945,” jelas petisi itu.

Para Sivitas Akademika UGM itu meninta Jokowi untuk semestinya selalu meningat janjinya sebagai alumni Universitas Gajah Mada, yakni: “Bagi kami almamater kuberjanji setia. Kupenuhi dharma bhakti tuk Ibu Pertiwi. Di dalam persatuanmu jiwa seluruh bangsaku. Kujunjung kebudayaanmu kejayaan Nusantara.”

Alih-alih mengamalkan dharma bhakti almamaternya dengan menjunjung tinggi Pancasila dan berjuang mewujudkan nilai-nilai di dalamnya, tindakan Joko Widodo dalam petisi itu dinilai justru menunjukkan bentuk-bentuk penyimpangan pada prinsip-prinsip dan moral demokrasi, kerakyatan, dan keadilan sosial yang merupakan esensi dari nilai-nilai Pancasila.

“Karena itu, melalui petisi ini, kami segenap sivitas akademika Universitas Gadjah Mada, meminta, mendesak, dan menuntut segenap aparat penegak hukum dan semua pejabat negara dan aktor politik yang berada di belakang Presiden, termasuk Presiden sendiri, untuk segera kembali pada koridor demokrasi, serta mengedepankan nilai nilai kerakyatan dan keadilan sosial,” desak petisi tersebut.

Selain itu, juga mendesak DPR dan MPR supaya mengambil sikap dan langkah konkret menyikapi berbagai gejolak politik yang terjadi pada pesta demokrasi elektoral yang merupakan manifestasi demokrasi Pancasila, untuk memastikan tegaknya kedaulatan rakyat berlangsung dengan baik, lebih berkualitas, dan bermartabat.

“Di akhir, Profesor Koentjoro membacakan puisi Ir. Soekarno Presiden pertama RI tentang Universitas Gajah Mada :

Gadjah Mada adalah sumbermu, Gadjah Mada adalah mata airmu, Gadjah Mada adalah sumber airmu

Tinggalkanlah kelak Gadjah Mada ini bukan untuk mati tergenang dalam rawanya ketiadaan amalan

Atau rawanya kemuktian diri sendiri, tetapi mengalirlah ke laut,  tujulah ke laut

lautnya pengabdian kepada negara dan tanah air yang berirama, bergelombang, bergelora ” Ir. Soekarno.

Bulaksumur, 31 Januari 2024.*  SS