Hidayatullah.com– Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan menggelar Musyawarah Nasional (Munas) ke-XI pada 20–23 November 2025 di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara. Forum lima tahunan ini akan menjadi ajang penting untuk merumuskan berbagai fatwa strategis, memperkuat peran keulamaan, dan merespons dinamika keagamaan di era digital.
Koordinator Komisi A Fatwa Munas XI MUI, M. Asrorun Niam Sholeh, menjelaskan bahwa pemilihan tema Munas kali ini melalui proses penyaringan ketat. Dari 44 isu yang masuk, hanya enam tema utama yang disetujui untuk dibahas dalam sidang fatwa.
“Proses seleksi mempertimbangkan konteks masalah, relevansi keagamaan, dan urgensi sosial. Dari 44 isu yang masuk, disaring menjadi enam tema final,” kata Niam dalam konferensi pers di Kantor MUI, Jakarta, Selasa (4/11/2025).
Tema pertama berkaitan dengan status manfaat polis asuransi jiwa syariah, yang akan dikaji apakah tergolong warisan (tirkah) atau memiliki hukum tersendiri.
Tema kedua, pengelolaan sampah untuk kemaslahatan umat, menyoroti isu lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial Islam.
Baca Juga
Tema ketiga membahas pajak berkeadilan, termasuk tata kelola pajak bumi dan bangunan. Tema keempat meninjau status hukum uang elektronik yang hilang atau rusak, sementara tema kelima mengulas pengelolaan rekening dormant atau rekening tidak aktif.
Tema terakhir akan membahas permasalahan waris kontemporer yang muncul seiring perkembangan ekonomi digital.
“Pengelolaan rekening tidak aktif berpotensi menimbulkan moral hazard. Karena itu perlu panduan keagamaan yang menjamin transparansi dan kemaslahatan umat,” ujar Niam.
Munas XI juga akan membahas isu-isu kebangsaan dan keumatan, termasuk sikap MUI terhadap Palestina, yang menjadi perhatian utama dunia Islam.
Ketua Steering Committee Munas XI MUI, Masduki Baidlowi, mengatakan bahwa pembahasan dilakukan dengan menitikberatkan pada substansi dan manfaat bagi umat, bukan pada figur.
“MUI ingin memastikan setiap fatwa dan keputusan Munas membawa kemaslahatan. Kita akan membahas berbagai isu aktual, termasuk fatwa-fatwa strategis dan dukungan terhadap Palestina,” ujar Masduki.
Kehadiran Prabowo
Rencananya, Presiden Prabowo Subianto akan membuka secara resmi Munas XI MUI. K
ehadiran kepala negara dinilai mencerminkan kemitraan strategis antara pemerintah dan lembaga keulamaan dalam menjaga arah moral bangsa.
Masduki menambahkan, tema-tema yang dibahas kali ini menunjukkan karakter MUI sebagai lembaga pemberi fatwa nasional dan rujukan utama masyarakat serta pemerintah dalam menentukan pandangan keagamaan.
“Fatwa merupakan karakter utama MUI. Semua pertanyaan keagamaan pada akhirnya bermuara ke Majelis Ulama,” tegasnya.
Selain itu, Munas juga akan menyoroti peran MUI dalam isu global, terutama dalam memperjuangkan hak-hak kemanusiaan di Palestina.
Sekretaris Jenderal MUI, Amirsyah Tambunan, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Indonesia yang konsisten mendukung kemerdekaan Palestina.
“Kita apresiasi komitmen pemerintah yang konsisten memperjuangkan Palestina merdeka dan berdaulat. Ormas-ormas Islam juga terus aktif menyalurkan bantuan kemanusiaan,” ujar Amirsyah.
Ia menambahkan, komunitas internasional perlu bersikap lebih tegas terhadap pelanggaran kemanusiaan di Gaza.
“MUI menyerukan solidaritas global agar nilai-nilai kemanusiaan ditegakkan tanpa pandang bulu,” tegasnya.
Munas XI MUI diharapkan menjadi momentum penguatan peran ulama sebagai penjaga moral bangsa, sekaligus memastikan lembaga keulamaan tetap adaptif terhadap perubahan zaman. Melalui forum ini, MUI ingin memperkuat posisi sebagai mitra strategis pemerintah dalam menjaga harmoni sosial, ketahanan umat, dan arah keagamaan nasional.
Dengan agenda yang mencakup fatwa strategis, isu kebangsaan, dan kepedulian internasional, Munas XI MUI diproyeksikan menjadi forum keulamaan terbesar yang memperkuat sinergi antara agama, negara, dan kemanusiaan.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
