Hidayatullah.com— Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, menegaskan pentingnya memastikan setiap langkah menuju perdamaian di Gaza memiliki mandat dan legitimasi internasional yang kuat. Hal tersebut disampaikan dalam “Pertemuan Tingkat Menteri mengenai Palestina” yang diselenggarakan di Istanbul, Turki, pada Ahad (3/11/2025).
Dalam forum yang dihadiri sejumlah negara mayoritas Muslim itu, Menlu Sugiono menekankan bahwa upaya perdamaian di Gaza tidak boleh bersifat sepihak, melainkan harus berlandaskan mandat resmi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau mekanisme internasional lain yang sah.
“Kami mendukung langkah nyata menuju perdamaian, namun pelaksanaannya harus berada di bawah mandat resmi PBB atau mekanisme lain yang sah. Kejelasan mandat sangat penting agar proses ini memiliki legitimasi dan dapat diimplementasikan secara efektif,” ujar Menlu Sugiono dikutip laman Kemlu.
Indonesia, kata Sugiono, siap berkontribusi secara konkret dalam proses implementasi perdamaian, termasuk melalui pengiriman pasukan pemelihara perdamaian di bawah mandat PBB. Kehadiran pasukan tersebut diharapkan dapat membantu memantau situasi di lapangan, melindungi warga sipil, serta mendukung rekonstruksi Gaza pascakonflik.
Menlu Sugiono juga menyoroti pentingnya koordinasi antarnegara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) agar inisiatif perdamaian berjalan selaras dengan tujuan mewujudkan solusi dua negara dan mendukung masa depan rakyat Palestina.
Baca Juga
Pertemuan tingkat menteri di Istanbul dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Turki, Hakan Fidan, dan dihadiri oleh Menlu dari Indonesia, Arab Saudi, Pakistan, dan Yordania, serta pejabat tinggi dari Qatar dan Uni Emirat Arab.
Agenda utama pertemuan ini meliputi pembahasan implementasi rencana perdamaian Gaza, efektivitas gencatan senjata, serta dukungan terhadap proses rekonstruksi.
Sebelumnya, Fidan mengumumkan bahwa Turki akan mengumpulkan delapan negara mayoritas Muslim, termasuk Indonesia, untuk memajukan negosiasi gencatan senjata di Gaza.
Pertemuan tersebut melanjutkan pembahasan yang dimulai pada September lalu antara para pemimpin negara-negara tersebut dan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, di markas besar PBB, New York.
Dalam konferensi pers bersama Menteri Luar Negeri Estonia, Margus Tsahkna, Fidan menyebut pertemuan Istanbul sebagai “fase penting” dalam diplomasi perdamaian Gaza.
Ia menyebutkan bahwa hasil pertemuan dengan Trump menjadi landasan bagi apa yang ia sebut sebagai “rencana perdamaian dan kesepakatan bersejarah.”
“Pertemuan ini sangat penting bagi kami,” ujar Fidan, seraya menambahkan bahwa para pejabat akan menilai kemajuan sejak pertemuan di New York dan menentukan langkah selanjutnya.
Fidan juga menegaskan perlunya keterlibatan berkelanjutan untuk mengatasi berbagai hambatan yang masih dihadapi proses perdamaian, termasuk dukungan dari sekutu Barat dan Amerika Serikat. Dengan sikap ini, Indonesia kembali menegaskan posisi diplomatiknya sebagai negara yang konsisten mendukung kemerdekaan Palestina dan menyerukan perdamaian yang adil serta berlandaskan hukum internasional.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
