Hidayatullah.com – Aplikasi navigasi Waze, yang didirikan dan dikembangkan di ‘Israel’, diyakini memetakan lokasi-lokasi sensitif yang tidak ada dalam peta publik Malaysia. Hal tersebut diungkapkan kepala Badan Keamanan Siber Nasional (NACSA) Malaysia.
Waze telah mendapat sorotan tajam pemerintah Malaysia dalam beberapa pekan terakhir, karena adanya kekhawatiran bahwa data aplikasi tersebut dapat diakses pemerintah ‘Israel’.
“Kami tidak menampik bahwa data tersebut berada di tangan mereka, termasuk lokasi-lokasi yang mungkin tidak tercantum dalam peta—area-area yang bersifat sensitif,” ujar kepala NACSA, Megat Zuhairy Megat Tajuddin, dalam pernyataan yang dikutip media setempat.
“Jika diingat kembali, pada tahap awal pengembangan Waze, saat kita hendak pulang ke kampung halaman, petunjuk arah yang diberikan sering kali tidak akurat. Namun, setelah digunakan selama bertahun-tahun, kita—masyarakat Malaysia—telah menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh aplikasi tersebut,” imbuhnya.
Menurutnya, pada tahun 2019 pengguna Waze di Malaysia mencapai 6,9 juta. Hal ini menjadikan Waze sebagai aplikasi dengan pengguna terbanyak kelima nasional kala itu.
“Berkat masukan yang kita berikan, Waze kini memiliki informasi yang sangat banyak mengenai lokasi dan pemetaan di Malaysia,” kata Megat.
Baca juga: Cegah Data Jatuh ke Tangan ‘Israel’, Malaysia Larang ASN Pakai Waze
Larang ASN Pakai Waze
Awal pekan ini, pemerintah Malaysia melarang aparatur sipil negaranya menggunakan aplikasi tersebut saat menjalankan tugas resmi, dengan alasan perlunya “melindungi informasi pemerintah dan data pribadi pengguna dari ancaman penyalahgunaan oleh rezim Israel”.
Beberapa pejabat Malaysia telah menyampaikan kekhawatiran terkait ketentuan layanan Waze, yang menyatakan bahwa perjanjian tersebut diatur oleh hukum ‘Israel’ dan sengketa apa pun berada di bawah yurisdiksi eksklusif pengadilan di distrik Tel Aviv, Israel.
Waze menepis klaim Malaysia tersebut, dengan menyatakan bahwa tuduhan yang menyebut platform itu mengumpulkan informasi sensitif atau membiarkan pihak mana pun mengeksploitasi data pribadi pengguna adalah sama sekali tidak benar.
Awal bulan ini, Irak juga melarang aplikasi navigasi tersebut dengan alasan kekhawatiran yang serupa.
Entitas Zionis ‘Israel’, yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Malaysia, sebelumnya pernah melakukan operasi di dalam wilayah Malaysia yang menargetkan warga Palestina.
Hal ini mencakup pembunuhan seorang insinyur bernama Fadi al-Batsh di Kuala Lumpur pada tahun 2018, serta upaya penculikan terhadap seorang insinyur komputer asal Palestina pada tahun 2022 yang tidak berhasil.*




