Hidayatullah.com– Militer Myanmar mengimpor senjata bernilai $1 miliar sejak kudeta Februari 2021 dan menggunakannya “untuk melakukan kekejaman,” kata seorang tenaga ahli Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam sebuah laporan yang dirilis hari Rabu (17/5/223).
Pertempuran merebak di sejumlah daerah sejak kudeta, termasuk bentrokan bersenjata antara militer dengan kelompok-kelompok pemberontak etnis dan kelompok-kelompok rakyat bersenjata yang menamakan diri mereka “Pasukan Pertahanan Rakyat”.
Militer telah membunuh sedikitnya 3.500 warga sipil dan jumlah tahanan politik membengkak hingga 20.000, menurut laporan itu seperti dilansir AFP.
Persenjataan bernilai$1 miliar yang diimpor militer Myanmar mulai kudeta 1 Februari 2021 sampai Desember 2022 kebanyakan berasal dari pemasok di Rusia, China, Singapura, dan India.
Junta mengimpor senjata dan peralatan senilai $406 juta dari Rusia dan $267 juta dari China, termasuk dari entitas milik negara. Perusahaan-perusahaan India dan entitas milik negara itu memasok $51 juta dalam bentuk barang.
Baca Juga
Perusahaan-perusahaan yang berbasis di Singapura memberikan tambahan pasokan sebesar $254 juta, sedangkan peralatan sebesar $28 juta berasal dari entitas yang berbasis di Thailand.
“Persenjataan ini, dan material-material untuk membuatnya, terus mengalir tanpa kendala ke tangan militer Myanmar meskipun ada banyak bukti bahwa persenjataan itu dipergunakan untuk melakukan kekejaman,” kata Tom Andrews, pelapor khusus PBB untuk bidang HAM di Myanmar.
Impor-impor tersebut dengan mudah mengelak dari sanksi internasional yang melarang perdagangan senjata dengan Myanmar, kata Andrews.
Dalam laporannya Andrews menyebutkan secara khusus serangan terhadap sebuah desa yang dikontrol oposisi yang menewaskan sekitar 170 orang, termasuk anak-anak, sebagai contoh “diduga kejahatan perang” yang dilakukan junta.
Andrews menulis sebuah jet tempur menjatuhkan dua bom di atas desa Pazi Gyi di daerah Sagaing di bagian tengah Myanmar. Serangan itu menarget acara peresmian sebuah kantor National Unity Government, pemerintah bayangan yang didominasi oleh anggota-anggota parlemen dari partai pimpinan Aung San Suu Kyi.
Tidak lama kemudian itu, dua helikopter serang tiba di desa tersebut dan mulai menembaki para penyintas dan orang-orang yang berusaha menolong, imbuhnya.
Para pelapor khusus mendapatkan mandat dari UN Human Rights Council tetapi tidak dibayar oleh lembaga itu. Mereka adalah tenaga ahli independen yang tidak berbicara atas nama PBB.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
