Hidayatullah.com—Iraq telah memperkuat perbatasannya dengan Suriah, setelah runtuhnya pemerintahan Presiden Bashar al-Assad, setelah kelompok pejuang oposisi Hay’at Tahrir al-Sham (HTS), hari Ahad (8/12/2024) mengumumkan keberhasilan merebut ibu kota, Damaskus, mengakhiri rezim tangan besi keluarga Assad lebih dari dua dekade.
Menurut laporan, Iraq juga menyambut lebih dari 1.000 tentara Suriah, yang melintasi perbatasan di Al Qaim, karena Assad sendiri dikatakan telah melarikan diri ke lokasi yang tidak diketahui menggunakan pesawat.
Seorang pejabat keamanan senior Iraq mengatakan kepada Kantor Berita Iraq (INA) yang dikelola pemerintah pada hari Ahad, bahwa para prajurit tersebut “meminta masuk ke Iraq melalui perlintasan perbatasan Al-Qaim” di provinsi Anbar dan “diterima dan diberikan perawatan yang diperlukan”.
“Perbatasan dijaga ketat, dan ada kehadiran Pasukan Perbatasan Iraq, selain unit-unit tentara dan Pasukan Mobilisasi Rakyat,” kata Mayor Jenderal Yahya Rasool, juru bicara Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Iraq, kepada INA.
“Situasi di perbatasan Irak-Suriah sangat baik dan di bawah kendali unit-unit Iraq yang gagah berani,” katanya, menambahkan bahwa itu “didukung oleh sarana teknis seperti kamera termal dan peralatan khusus.”
Baca Juga
Mantan Perdana Menteri Iraq Haider al-Abadi menggambarkan dalam sebuah unggahan di akun “X” apa yang sedang terjadi, sebagai “hari baru di Suriah, kami berharap itu akan menjadi hari persatuan, kebebasan, keadilan dan perdamaian bagi rakyatnya,” menambahkan, “Sama seperti tirani tidak dapat dilanjutkan, terorisme, kekacauan atau perang tidak akan dapat berhasil.”
Profesor ilmu politik Iraq, Iyad al-Anbar mengatakan kepada Aljazeera.net. bahwa Iraq siap untuk perkembangan peristiwa di Suriah setelah jatuhnya rezim Basharl al-Assad, menekankan bahwa apa yang terjadi di Suriah sekarang adalah perkembangan dan urusan internal.
Al-Anbar mengatakan, bahwa situasi di Suriah saat ini sedang melalui fase transisi yang membutuhkan lebih banyak waktu untuk mengatur surat-surat internal, menunjukkan bahwa data di lapangan tidak menunjukkan perkembangan apa pun yang mungkin melampaui perbatasan Suriah.
Mengenai nasib tentara Suriah yang melarihkan diri ke Iraq, Al-Anbar menjelaskan bahwa mengatur situasi dan masa depan orang-orang ini berada dalam kerangka proyek keadilan transisi di Suriah, sesuai dengan hukum internasional.
Karena itu, keinginan mereka untuk kembali ke negara mereka atau mencari suaka di tempat lain adalah keputusan pribadi yang terkait dengan mereka, dan Iraq tidak dapat memaksa mereka untuk membuat keputusan tertentu.
Kepada Al Jazeera Net, Kepala Pasukan Mobilisasi Suku di Anbar, Qatar al-Obaidi, mengatakan tentara Suriah yang melintasi perbatasan ke Iraq memiliki kebebasan untuk memilih antara kembali secara sukarela ke negara mereka dan mencari suaka di Iraq.
Al-Obaidi menjelaskan dalam sebuah wawancara dengan Al Jazeera Net bahwa pasukan Iraq menerima lebih dari 4.000 tentara Suriah, yang terdaftar dan diserahkan kepada otoritas yang berwenang dengan senjata dan kendaraan mereka, mencatat bahwa tentara ini mundur dari daerah yang dikendalikan oleh rezim Suriah di Homs dan Deir ez-Zor, dan menuju perbatasan Iraq.
Dia menambahkan bahwa pemerintah Iraq dan Kementerian Imigrasi telah memberi mereka semua kebutuhan dasar tempat tinggal dan makanan, dan bahwa mereka akan dipindahkan ke distrik Rutba, menekankan hak para prajurit ini untuk memilih masa depan mereka, apakah akan kembali ke Suriah atau tinggal di Irak sebagai pengungsi.
Dia menekankan bahwa menentukan nasib akhir mereka terkait dengan situasi umum di Suriah. Sesuai dengan norma-norma internasional dan hukum humaniter internasional, Iraq untuk sementara mengatur status mereka sampai solusi akhir tercapai untuk masalah suaka atau kepulangan mereka.
Menteri luar negeri Turki Hakan Fidan mengungkapkan bahwa pihaknya tengah berkomunikasi dengan pemberontak di Suriah untuk memastikan bahwa “organisasi teroris” tidak “mengambil keuntungan” dari situasi tersebut.
Ia menyebut ISIS dan PKK, organisasi militan Kurdi, sebagai kelompok yang menjadi perhatian Turki. “Kita harus waspada selama masa transisi ini,” kata Fidan di Forum Doha di Qatar.
Ia menambahkan bahwa “setiap kemungkinan persediaan senjata kimia atau bahan terkait harus diamankan” dan bahwa badan pemerintahan baru harus “meliputi semua pihak,” menurut kantor berita Reuters.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
