Hidayatullah.com– Ribuan orang berkumpul di ibu kota Kuala Lumpur, hari Sabtu (26/7/2025), guna mendesak Perdana Menteri Anwar Ibrahim turun dari jabatannya, karena publik tidak puas dengan kepemimpinannya yang sejauh ini tidak kunjung mewujudkan janji kampanye dan biaya hidup semakin tinggi.
Pengunjuk rasa – yang sebagian besar mengenakan pakaian dan bandana berwarna hitam – berteriak “Turun Anwar” sambil menyusuri jalan di jantung kota Kuala Lumpur, sebelum memenuhi Independence Square, untuk mendengarkan orasi para tokoh oposisi. Polisi memperkirakan jumlah mereka sedikitnya 18.000 orang, lapor Reuters.
Anwar, yang menjanjikan reformasi sebelum dilantik pada November 2022, menghadapi banyak kritikan perihal kebijakannya untuk menaikkan pendapatan negara. Dia menaikkan pajak penjualan dan jasa, serta memangkas subsidi, yang dikhawatirkan masyarakat akan menaikkan harga barang konsumsi.
Pekan ini PM Anwar mengumumkan bantuan tunai langsung, menaikkan tunjangan untuk rumah tangga miskin dan berjanji akan menurunkan harga bahan bakar, guna menangkis kekhawatiran akan lonjakan harga berbagai macam kebutuhan masyarakat.
Nur Shahirah Leman, 23, anggota sebuah kelompok aksi mahasiswa Islam yang ikut berunjuk rasa, mengaku khawatir dengan kebijakan pajak baru serta tingginya tarif listrik kelompok bisnis besar yang akan menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat luas.
Baca Juga
“Pajak itu diberlakukan terhadap perusahaan manufaktur, sehingga otomatis akan berdampak pada harga produk pangan,” kata mahasiswi itu.
Anwar juga diragukan komitmennya terhadap upaya pemberantasan korupsi, setelah pihak kejaksaan belum lama ini membatalkan gugatan terhadap sejumlah tokoh yang merupakan sekutu politik pemerintahan Anwar, serta penundaan penunjukan hakim-hakim agung. Anwar berulang kali membantah bahwa dirinya cawe-cawe dalam urusan kehakiman.
Mantan perdana menteri Mahathir Mohamad, yang bulan ini memasuki usia 100 tahun, ikut serta dalam aksi protes tersebut. Dia menuding Anwar menyalahgunakan jabatan untuk menarget lawan-lawan politiknya.
“Mereka yang tidak bersalah didakwa, mereka yang melakukan kesalahan justru dibiarkan,” kata Mahathir di hadapan para peserta unjuk rasa.
Mahathir dan Anwar, guru dan murid yang berubah menjadi musuh, selama hampir tiga dekade menghiasi persaingan politik di Malaysia.
Keduanya sempat sepakat berdamai guna meruntuhkan pemerintah Barisan Nasional pada 2018 pimpinan PM Najib Razak yang dianggap korup. Namun, koalisi mereka hanya bertahan kurang dari dua tahun, karena lagi-lagi mereka terlibat perebutan kekuasaan.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
