Menag Soroti Tantangan Dakwah di Era Post-Truth dan Kebutuhan Seni Metodologi Khusus

Hidayatullah.com – Musyawarah Nasional (Munas) ke-6 Organisasi Massa Islam Hidayatullah secara resmi dibuka oleh Menteri Agama Republik Indonesia, Prof. Dr. K.H. Nasaruddin Umar, M.A., di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta.

Dalam sambutannya Menag Nasaruddin Umar menyoroti kompleksitas tantangan yang dihadapi ulama dan ormas Islam di tengah perubahan global, khususnya di era post-truth.

Menag mengapresiasi dinamika Munas Hidayatullah yang dinilainya mencerminkan semangat Khaira Ummah (umat terbaik), seraya mengakui pesatnya pertumbuhan organisasi tersebut yang mampu mencakup hampir seluruh wilayah Indonesia dalam waktu yang relatif singkat.

Inti dari arahan Menag berfokus pada kesulitan menegakkan kebenaran di masa kini. Beliau mengakui bahwa bagi para ulama, kutipan ayat, hadis, dan undang-undang secara tradisional disambut dengan sikap Sami’na wa Atha’na (kami dengar dan kami patuhi).

“Namun, dalam era post-truth seperti sekarang ini, kebenaran yang bersumber dari ayat, hadis, dan undang-undang ternyata bisa direlatifkan oleh politik,” tegas Menag.

Menurutnya, tiga kekuatan ini—ayat, hadis, dan undang-undang—yang seharusnya menjadi referensi valid, justru dapat dilenturkan oleh realitas politik.

Hal ini seringkali menimbulkan kebingungan di masyarakat, di mana sesuatu yang secara intelektual dan normatif valid, justru tidak tampil atau tidak dipegang oleh publik.

“Ini satu bukti bahwa kebenaran dalam era post-truth seperti sekarang ini susah ditegakkan. Maka itu, di dalam berdakwah diperlukan bukan hanya menyampaikan kebenaran itu sendiri, tapi diperlukan metodologi yang lebih khusus lagi, diperlukan seni di dalam berdakwah,” jelas Imam Besar Masjid Istiqlal ini.

Menag Nasaruddin Umar menekankan pentingnya membedakan antara Al-Khair dan Al-Ma’ruf dalam konteks metodologi dakwah.

Al-Khair (Kebajikan): Mengharuskan pendekatan induktif (dari bawah ke atas), atau disebut Da’wah (seruan). Karena Al-Khair seakar kata dengan Ikhtiar (pilihan/alternatif), maka ormas Islam tidak boleh memaksakan pendapat dalam masyarakat yang plural.

Al-Ma’ruf (Prinsip Kebajikan): Mengharuskan pendekatan deduktif (dari atas ke bawah), atau disebut Amr (perintah). Dalam masalah prinsip, organisasi harus bersikap tegas, sesuai dengan semangat.

{أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُ}}

(keras terhadap kaum kufar, berkasih sayang sesama mereka).

Menag menegaskan bahwa ormas Islam perlu memahami secara mikro keragaman masyarakat Indonesia, tidak bisa menggunakan satu pendekatan tunggal, melainkan memerlukan berbagai macam pendekatan untuk menyukseskan dakwah.

Filosofi Ummah dan Harapan Menjadi Irsyadul Ibad

Dalam bagian lain pidatonya, Menag menguraikan secara mendalam filosofi konsep Ummah sebagai komunitas ideal. Menurutnya, Ummah berasal dari akar kata Ibrani Amim yang berarti cinta kasih sejati. Konsep ini melahirkan kosa kata kunci dalam tatanan masyarakat Islam:

• Ummi (Ibu): Pencinta sejati.
• Ama-ama: Keterdepanan atau visionary.
• Imam: Pemimpin yang berwibawa.
• Makmum: Rakyat atau follower yang santun.
• Imamah: Aturan yang mengatur hubungan pemimpin dan rakyat.

Komunitas yang diikat oleh seluruh elemen tersebut, ditambah dengan kasih sayang mendalam, itulah Ummah.

Menutup arahannya, Menag berharap Hidayatullah, yang berarti petunjuk dari Allah (Hidayatullah), dapat merealisasikan visinya dengan menjadi Irsyadul Ibad (pembawa petunjuk bagi hamba Allah).

“Jadilah Irsyadul Ibad, jadilah Hidayatullah, dan jadilah pemimpin umat,” pungkasnya.

Peresmian Munas ke-6 Hidayatullah ditandai dengan pemukulan gong oleh Menag, diikuti dengan penyerahan plakat penghargaan dari Ketua Umum DPP Hidayatullah, Dr. H. Nashirul Haq, M.A.*