Hidayatullah.com– Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres dalam sebuah surat memperingatkan Israel bahwa pihaknya dapat menuntut negara itu ke International Court of Justice (ICJ) jika undang-undang yang menarget badan urusan pengungsi Palestina di bawah PBB, UNRWA, tidak dicabut dan aset serta propertinya yang disita tidak dikembalikan.
Dalam surat tertanggal 8 Januari kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Guterres mengatakan bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak dapat tetap acuh tak acuh terhadap “tindakan yang dilakukan oleh Israel, yang secara langsung bertentangan dengan kewajiban Israel berdasarkan hukum internasional. Tindakan-tindakan tersebut harus dibatalkan tanpa ditunda-tunda.”
Parlemen Israel pada Oktober 2024 mengesahkan undang-undang yang melarang UNRWA beroperasi di negaranya dan melarang aparatnya untuk berhubungan dengan badan PBB itu. Kemudian pada Desember 2025, Israel mengamandemen UU itu guna melarang layanan listrik dan air diberikan kepada fasilitas-fasilitas UNRWA.
Bulan lalu, otoritas Israel juga menyita kantor UNRWA di Yerusalem Timur, bagian dari kota Al-Quds yang dijajah Zionis. Israel menganggap seluruh Yerusalem (Al-Quds) merupakan bagian dari wilayah negaranya.
Duta Besar Israel untuk PBB Danny Danon, hari Selasa (13/1/2026), menepis surat Guterres yang ditujukan kepada Netanyahu, lansir Reuters.“Kami tidak gentar dengan ancaman Sekretaris Jenderal itu,” kata Danon.
Baca Juga
“Alih-alih menangani keterlibatan tak terbantahkan personel UNRWA dalam terorisme, Sekretaris Jenderal justru memilih untuk mengancam Israel. Ini bukan membela hukum internasional, ini membela sebuah organisasi yang tercoreng oleh terorisme.”
Israel sejak lama menentang keberadaan UNRWA (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East), yang dibentuk oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1949 menyusul peperangan di sekitar pembentukan negara Yahudi Israel. Badan tersebut menyediakan bantuan, layanan kesehatan, dan pendidikan kepada jutaan warga Palestina di Gaza, Tepi Barat, Suriah, Libanon, serta Yordania. Penentangan Israel terhadap badan PBB itu semakin menjadi-jadi menyusul serangan Hamas ke Israel pada Oktober 2023.
PBB mengatakan bahwa sembilan staf UNRWA kemungkinan atau diduga terlibat dalam serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023, dan mereka sudah dipecat. Seorang komandan Hamas di Libanon – yang tewas pada bulan September oleh Israel – juga diketahui pernah bekerja di UNRWA.
PBB sudah berjanji untuk menyelidiki semua tuduhan yang ditudingkan dan berulang kali meminta bukti dari Israel, yang menurut PBB sampai sekarang belum diberikan.
Para pejabat tinggi PBB dan Dewan Keamanan PBB menggambarkan UNRWA sebagai tulang punggung aktivitas pemberian bantuan kemanusiaan di Gaza.
Badan hukum tertinggi PBB, Mahkamah Internasional (ICJ), pada bulan Oktober 2025 memberikan advisory opinion yang menyatakan bahwa Israel berkewajiban untuk memastikan kebutuhan dasar penduduk sipil di Gaza terpenuhi.
Opini ICJ itu diminta oleh 193 negara anggota Majelis Umum PBB, Opini yang dikeluarkan ICJ memiliki bobot hukum dan politik, tetapi tidak mengikat dan Pengadilan Dunia itu tidak memiliki kekuatan untuk menegakkannya secara hukum.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
