Terus Hasut Pengikutnya, Pemimpin Druze: Kami Bagian dari Israel

Hidayatullah.com – Hikmat al-Hijri, seorang pemimpin Druze di provinsi Suwayda, Suriah selatan kembali menyebarkan hasutannya terhadap negara Suriah. Pemimpin agama itu secara terbuka menyatakan bahwa para pengikutnya adalah “bagian yang tak terpisahkan dari Israel.”

Al-Hijri menyampaikan pernyataan tersebut dalam sebuah wawancara yang diterbitkan Selasa oleh harian Israel Yedioth Ahronoth.

Komunitas Druze di Suwayda memiliki tiga tokoh agama yang seringkali berbeda sikap. Mereka ialah Hikmat al-Hijri, Hammoud Yahya al-Hinnawi, dan Yusuf Jarbou’. Pengikut al-Hijri merupakan minoritas dan tidak dianggap mewakili komunitas Druze di provinsi tersebut.

“Kami menganggap diri kami sebagai bagian yang tak terpisahkan dari keberadaan Negara Israel. Hubungan ini bersifat internasional dan sangat penting,” kata al-Hijri.

Meskipun Israel berulang kali melakukan serangan militer di seluruh wilayah tersebut, ia mengklaim bahwa Israel adalah “satu-satunya penjamin dan pihak yang berwenang untuk membentuk pengaturan di masa depan.”

Menanggapi pengaturan tersebut, al-Hijri mengatakan bahwa “tuntutan utama adalah kemerdekaan penuh,” menambahkan bahwa periode transisi pemerintahan sendiri di bawah pengawasan penjamin eksternal dapat diterima.

Dari sudut pandangnya, ia mengatakan “Israel adalah pihak yang tepat untuk ini,” merujuk pada seruannya agar Suwayda menjadi “entitas yang merdeka.”

Ia kemudian mempromosikan apa yang ia sebut sebagai “pembagian dan pembentukan pemerintahan otonom di samping kemerdekaan,” mengklaim bahwa ini akan menjamin “masa depan yang lebih baik bagi minoritas dan stabilitas regional di seluruh Timur Tengah.”

Dalam serangan terhadap pemerintah Suriah, yang berulang kali menekankan bahwa Druze adalah komponen inti negara tersebut, al-Hijri menuduh bahwa “sistem saat ini adalah yang paling brutal,” menegaskan bahwa sistem tersebut dibentuk sebagai “perpanjangan langsung dari al-Qaeda.”

Ia juga memuji pelanggaran kedaulatan Suriah oleh Israel, yang dilakukan dengan dalih melindungi komunitas Druze, dengan mengatakan: “Bukan rahasia lagi bahwa Israel adalah satu-satunya negara di dunia yang melakukan intervensi militer.”

Meskipun ada pengiriman bantuan kemanusiaan yang dikoordinasikan oleh pemerintah Suriah ke Suwayda, al-Hijri mengklaim tidak ada hubungan dengan Damaskus, dan mengulangi tuntutannya untuk “wilayah Druze yang merdeka.”

Ia lebih lanjut mengatakan bahwa hubungan antara para pengikutnya dan Israel sudah ada sejak sebelum jatuhnya rezim Bashar al-Assad pada 8 Desember 2024.

Para pendukung al-Hijri sebelumnya telah menuai kemarahan luas di kalangan warga Suriah setelah secara terbuka menyerukan perlindungan Israel, mengorganisir demonstrasi di mana bendera Israel dikibarkan dan permohonan disampaikan kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk campur tangan dalam urusan internal Suriah.

Ini bukan pertama kalinya al-Hijri menyerukan “entitas independen” atau memuji Israel. Pada September tahun lalu, ia secara terbuka berterima kasih kepada Netanyahu dalam pidato yang direkam atas intervensi militer Israel terhadap pasukan pemerintah Suriah setelah kerusuhan di Suwayda pada Juli 2025.

Provinsi tersebut tetap berada di bawah perjanjian gencatan senjata sejak bulan itu, setelah bentrokan antara suku-suku Badui dan kelompok-kelompok Druze menyebabkan ratusan orang tewas dan terluka.

Namun, kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan al-Hijri telah berulang kali melanggar gencatan senjata dan menargetkan posisi militer, sementara pemerintah telah mematuhi perjanjian tersebut, memfasilitasi evakuasi dan mengizinkan masuknya bantuan kemanusiaan.

Sejak penggulingan rezim Bashar al-Assad pada akhir tahun 2024, pemerintahan baru Suriah telah mengambil beberapa langkah untuk memulihkan keamanan di Suriah. Pemerintahan Ahmad al-Sharaa juga melakukan reformasi politik dan ekonomi sambil memperluas kerja sama dengan mitra regional dan internasional.

Assad, diktator Suriah selama hampir 25 tahun, melarikan diri ke Rusia pada Desember lalu, mengakhiri rezim Partai Baath yang telah berkuasa sejak 1963. Pemerintahan transisi baru yang dipimpin oleh Presiden Ahmad al-Sharaa dibentuk pada Januari 2025.*