Hidayatullah.com – Media ‘Israel’ melaporkan bahwa partai-partai Yahudi ultra-Ortodoks, yang biasa disebut Haredi, memberi tahu Perdana Menteri Benjamin Netanyahu bahwa mereka menolak upaya untuk memajukan undang-undang wajib militer.
Menurut Yedioth Ahronoth, perwakilan partai-partai Haredi mengatakan kepada Netanyahu dan para pejabat koalisi bahwa mereka tidak mempercayai pemerintah untuk mengelola undang-undang tersebut dengan cara yang dapat diterima oleh mereka.
“Kami sama sekali tidak percaya bahwa Anda akan memperkenalkan undang-undang wajib militer,” kata pernyataan mereka dikutip Yedioth.
Perselisihan internal Zionis tersebut berpusat pada usulan mengenai wajib militer bagi Yahudi ultra-Ortodoks, sebuah isu yang telah berulang kali menyebabkan krisis politik di dalam pemerintahan ‘Israel’.
Media ‘Israel’ mengatakan masih belum jelas apakah partai-partai Haredi hanya bertujuan untuk memblokir pengenalan undang-undang tersebut sebelum pemilihan umum atau untuk menentangnya sepenuhnya pada tahap selanjutnya.
Baca Juga
Laporan tersebut menambahkan bahwa Boaz Bismuth, kepala Komite Keamanan Nasional Knesset, telah berencana untuk mempublikasikan draf teks undang-undang tersebut.
Komentator politik ‘Israel’, Amit Segal, memprediksi bahwa pemilihan umum dini dapat terjadi pada tanggal 15 September karena meningkatnya perselisihan antara Netanyahu dan partai-partai Haredi.
Segal berpendapat bahwa memperpendek masa kampanye pemilihan tidak akan menguntungkan Netanyahu secara politik dan menggambarkan momen saat ini sebagai salah satu periode tersulit yang dihadapi perdana menteri.
Ia menyebutkan beberapa tekanan yang dihadapi Netanyahu secara bersamaan, termasuk ketidakpastian mengenai mempertahankan blok parlemen sayap kanan, ketegangan yang terus berlanjut di Lebanon, dan konfrontasi yang sedang berlangsung dengan Iran.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
