Hidayatullah.com– Pascamenyerahkan surat pengunduran diri sebagai Wakil Presiden pada Kamis (12/11/2026) pagi, Gibran Rakabuming Raka meninggalkan kekosongan pada kursi RI-2. Merespons situasi tersebut, Presiden Prabowo Subianto langsung mengumpulkan sejumlah pejabat tinggi negara di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis siang, guna membahas mekanisme penentuan calon wakil presiden pengganti sesuai amanat konstitusi.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra serta jajaran pimpinan MPR dan DPR.
Yusril menjelaskan bahwa rapat difokuskan pada tindak lanjut administratif dan konstitusional setelah Gibran menyambangi Kompleks Parlemen, Senayan, sekitar pukul 11.16 WIB untuk menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan MPR dan Presiden.
“Saya diberitahu untuk datang ke Istana jam 13.30 hari ini untuk mengadakan pertemuan. Saya dengar juga di samping beberapa menteri, juga akan hadir pimpinan MPR dan mungkin juga Komisi III DPR, atau pimpinan MPR, DPR juga,” ujar Yusril di Istana Kepresidenan, Kamis (12/11/2026).
“Ya tentu akan membahas tindak lanjut dari pengunduran diri Wakil Presiden yang tadi pagi sudah disampaikan kepada Presiden dan juga, satu surat disampaikan kepada Presiden dan satu surat disampaikan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat,” sambung Yusril.
Baca Juga
Mekanisme Konstitusional Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945
Yusril menegaskan bahwa pengisian kekosongan jabatan wakil presiden memiliki batas waktu yang ketat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Presiden Prabowo Subianto tidak dapat menunjuk langsung satu nama, melainkan wajib mengusulkan dua kandidat untuk kemudian dipilih melalui sidang MPR dalam tenggat waktu maksimal 60 hari.
“Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 itu mengatakan, dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, maka dalam waktu selambat-lambatnya 60 hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang untuk memilih Wakil Presiden yang diusulkan yang dua orang yang diusulkan oleh Presiden. Jadi, saya kira akan membahas masalah ini. Karena ini merupakan satu ketentuan dari UUD sebagai konsekuensi dari mundurnya Wapres hari ini,” jelas Yusril.
Senada dengan ketentuan tersebut, mantan Menko Polhukam Mahfud MD sebelumnya telah memaparkan bahwa penentuan dua nama kandidat sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden.
Melalui podcast Terus Terang di kanal YouTube pribadinya yang dikutip pada Rabu (11/11/2026), Mahfud menekankan agar tidak ada pihak mana pun yang memaksakan kehendak terkait sosok calon pengganti, meskipun Presiden tetap terbuka untuk menyerap masukan dari pimpinan partai politik, organisasi kemasyarakatan, maupun elemen masyarakat sipil.
Bursa Kandidat dari Kalangan Partai Politik
Di tengah bergulirnya proses konstitusional ini, sejumlah figur pimpinan partai politik mulai disorot dalam bursa calon pengganti Gibran. Pakar hukum tata negara Refly Harun menyoroti beberapa tokoh yang dinilai memiliki posisi tawar politik kuat untuk masuk dalam radar pertimbangan Presiden Prabowo.
Nama-nama tersebut meliputi Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani, serta Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan. Selain ketiganya, nama Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia juga sempat mencuat dalam diskusi publik, meski Refly menilai dinamika internal partai menjadi faktor krusial yang memengaruhi stabilitas dukungan politik.
“Jadi dari spektrum partai politik itu kita harus menaruh AHY dan Puan serta Zulkifli Hasan sebagai yang terdepan plus Bahlil, tapi Bahlil saya enggak percaya karena tadi kepemimpinan di partai politik Golkar itu mudah sekali digantikan,” ungkap Refly melalui kanal YouTube pribadinya, dikutip Senin (9/11/2026).
Kini, publik menanti langkah politik Presiden Prabowo Subianto dalam merumuskan dua nama kandidat yang akan diajukan ke meja sidang MPR dalam kurun waktu dua bulan ke depan.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
