Hidayatullah.com– Undang-undang pidana homoseksual yang diberlakukan pemerintah Trinidad dan Tobago dibatalkan oleh pengadilan Inggris.
Judicial Committee of the Privy Council (JCPC), pengadilan di London yang dirujuk sebagai pengadilan banding tertinggi oleh Trinidad dan Tobago meskipun sudah merdeka dari Inggris, mengatakan undang-undang itu tidak sesuai dengan hak individu fundamental berupa kehidupan keluarga dan pribadi.
Putusan pengadilan hari Senin 9 Nopember 2026 itu merupakan hasil dari pertarungan hukum selama 11 tahun yang dilakoni Jason Jones, pria homoseksual berkewarganegaraan ganda Inggris-Trinidad dan Tobago, yang berharap terwujudnya kesetaraan penuh bagi kaum pecinta sesama jenis di negara kepulauan di kawasan Karibia itu.
Jones, sekarang berusia 62 tahun, sebelumya berhasil menggugat UU itu pada 2018 di Pengadilan Tinggi Trinidad, tetapi kemenangan itu dimentahkan oleh keputusan banding yang memenangkan pemerintah Trinidad.
Ini untuk pertama kalinya JCPC memutuskan kasus yang berkaitan dengan dekriminalisasi hubungan intim sesama jenis. Para pegiat LGBT berharap keberhasilan kali ini akan menyulut pertarungan hukum serupa di negara-negara Persemakmuran lain yang masih mempidanakan hubungan homoseksual.
Sebelum keputusan ini, Trinidad dan Tobago merupakan salah satu dari sekitar 34 negara Persemakmuran (Commonwealth) yang masih memidanakan hubungan sesama jenis berdasarkan undang-undang yang dibuat pada masa penjajahan Inggris. Berdasarkan UU tersebut, hubungan intim homoseksual yang dilakukan atas dasar persetujuan bersama atau suka sama suka dapat dihukum dengan penjara, dan dalam beberapa kasus dapat dikenakan hukuman mati.
Jaksa Agung Trinidad dan Tobago berpendapat bahwa undang-undang tersebut dilindungi dari tantangan hukum oleh “klausa hukum pengecualian” – yang membawa hukum Inggris yang ada kala itu masuk ke negara-negara bekas koloni yang baru merdeka.
Kuasa hukum yang mewakili Jones berargumen bahwa peraturan perundangan tersebut melanggar hak privasi individu, dan perubahan yang dilakukan pemerintah tahun 1986 atas peraturan hukum itu – yang memperberat hukumannya – berarti klausa tersebut tidak lagi berlaku, lansir BBC.
Majelis hakim di JCPC memutuskan untuk berpihak kepada Jones.
Anand Ramlogan SC, pengacara yang mewakili Jones, mengatakan bahwa putusan itu merupakan “kemenangan penting bagi hak-hak gay, martabat yang setara, dan penghormatan terhadap kehidupan pribadi dan keluarga di Trinidad dan Tobago.”*




