Hidayatullah.com–Menteri di Departemen Perdana Menteri (Agama) Datuk Mujahid Yusof Rawa menekankan perlunya menetapkan pedoman untuk membedakan antara komunitas Syiah dan mereka yang memeluk dan mempromosikan ideologi.
Mujahid percaya pentingnya pedoman ini diperlukan untuk menegakkan kebebasan beragama sebagaimana tercantum dalam konstitusi, kutip Malaysiakini belum lama ini.
Di Malaysia, keyakinan Syiah telah dinyatakan sesatkan oleh Departemen Pembangunan Islam Malaysia (JAKIM) dengan alasan bahwa hal itu bertentangan dengan ajaran anggota Ahlus Sunnah Wal Jamaah (ASWJ).
Bahkan, karena fatwa yang diberlakukan di Malaysia, beberapa anggota Syiah dipenjarakan di bawah ISA.
Ini terlepas dari fakta bahwa beberapa kelompok liberal seperti Sisters in Islam (SIS) dan Islamic Renaissance Front (IRF) dengan hangat membantah dan menentang pelaksanaannya.
Baca Juga
“Ada dua (masalah) dalam hal ini, pertama-tama orang-orang Syi’ah sesat. Yang kedua adalah fatwa yang menyatakan bahwa praktek Muslim Malaysia adalah Ahlus Sunnah Wal Jamaah (ASWJ).
“Tetapi apakah karena menjadi seorang Syiah maka kita bisa bertindak? Atau dengan menjadi Syiah dan mempromosikan Syiah, itu adalah dua hal yang berbeda, “kata Mujahid, dilansir Malaysiakini.
Baca: Syiah yang Dilarang Malaysia Memiliki Kesamaan dengan Syiah di Indonesia
Fatwa Syiah
Mujahid mengatakan ini ketika bertemu di Perayaan Maulid Nabi di Putrajaya hari Selasa (20/11/2018) sebagai tanggapan atas pernyataan oleh Mufti Penang, Dr Wan Salim Wan Mohd Noor.
Sebelumbya, Dr Wan percaya bahwa fatwa yang mendefinisikan Syiah sebagai ajaran yang menyimpang dari Islam dapat direvisi berdasarkan beberapa argumen setelah mempertimbangkan beberapa hal seperti praktik dan praktik Syiah.
Namun, pada saat yang sama, Mufti Penang juga percaya bahwa keyakinan Syiah harus dipraktekkan sendiri dan tidak terang-terangan di depan public karena dikhawatirkan mengundang kekecewaan dalam komunitas Muslim Malaysia.
Baca: Pemerintah Malaysia Ajak Rakyat Bantu Halau Paham Syiah
Mengutip pasal 11 dalam Konstitusi Federal, Dr Mujahid mengatakan dengan jelas menyatakan kebebasan beragama.
Namun menurutnya, ada juga pembatasan dari Pasal 11 (4) yang bertujuan untuk mengendalikan perkembangan doktrin atau keyakinan agama di kalangan umat Islam.
Dia juga mengatakan bahwa kekuatan untuk merevisi fatwa yang mengatur Syiah sebagai ajaran yang menyimpang terletak di bawah yurisdiksi Komite Fatwa Negara.
Melihat kedua artikel ini, Dr. Mujahid menekankan perlunya pedoman di antara hak-hak mereka yang memeluk agama dan keyakinan, serta mereka yang mempromosikannya.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
