Hidayatullah.com–Keberpihakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terhadap masyarakat kecil atau wong cilik diragukan. Keraguan ini mencuat setelah adanya pertemuan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan sejumlah pengusaha terkait dukungan untuk pemenangan calon presiden (capres) PDIP, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi dalam pemilu 2014.
“Masyarakat makin skeptis terhadap komitmen kerakyatan atau wong cilik PDIP. Dalam praktiknya, wong cilik lebih banyak menjadi jargon saja,” kata pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN), Hidayatullah Zaki Mubarak kepada wartawan di Jakarta, Rabu (19/03/2014) dikutip JPNN.
Menurutnya, pertemuan tersebut menimbulkan persepsi negatif bahwa PDIP meminta restu pengusaha untuk memajukan Jokowi. Sehingga timbul anggapan bahwa PDIP didukung oleh konglomerat dan bukanya masyarakat kecil.
“Sangat ironis kalau di balik pencapresan Jokowi oleh PDI-P yang menjadi panglimanya para konglomerat besar atau cukong. Padahal, konstituen sejati PDIP itu wong cilik, yaitu petani, buruh, nelayan, dan sebagainya,” ujar Zaki.
Dikhawatirkan, kebijakan masa Presiden Megawati seperti penjualan aset-aset BUMN dan pemberian pelunasan utang Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) akan terulang jika Jokowi terpilih sebagai presiden. Zaki menegaskan, kebijakan tersebut tidak berpihak kepada rakyat kecil.
Baca Juga
“Tidak perlu heran nantinya kalau Jokowi terpilih, dia akan memberikan service kepada para konglomerat besar. Apa yang dilakukannya adalah meneruskan warisan Bu Mega sebelumnya,” tandasnya.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
