Hidayatullah.com–Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang masih sangat terbatas membuat para anggotanya harus bisa ‘berakrobatik’ menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat di daerahnya masing-masing sehingga menjadi sebuah kebijakan. Demikian ungkap Anggota DPD RI terpilih Daerah Pemilihan DKI Jakarta Fahira Idris.
“Kalau bagi saya, kewenangan DPD yang terbatas bukan jadi halangan untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat, khususnya masyarakat Jakarta yang saya wakili. Rakyat memilih kita, artinya mereka minta aspirasinya diperjuangkan. Bila perlu saya akan ‘berakrobatik’ agar aspirasi masyarakat bisa jadi sebuah kebijakan. Saya akan datangi Presiden, DPR, Gubernur dan DPRD Jakarta hingga aspirasi masyarakat Jakarta terpenuhi,” ungkapnya seusai mengikuti Pembekalan Anggota DPD RI Periode 2014-2019, di Jakarta Senin (01/09/2014).
Berbeda dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang punya kewenangan besar di bidang legislasi, pengawasan, dan budgeting, kewenangan DPD di ketiga bidang tersebut sangat terbatas.
Fahira mengatakan, rakyat yang sudah memilih, tidak terlalu perduli dengan kewenangan DPD yang terbatas. Menurut senator yang punya program aksi menjadikan Jakarta Kota Layak Anak dan Kota Ramah Perempuan ini, harus ada terobosan baru bagi anggota DPD RI periode 2014-2019 agar lebih dekat dan dikenal masyarakat.
Memang, semenjak menjadi penghuni parlemen pada 2004 hingga sekarang, isu paling menguat yang dihembuskan para anggota DPD adalah penguatan lembaga agar punya kewenangan yang setara dengan DPR. Menurut Fahira, isu penguatan lembaga tetap penting disuarakan. Namun, jangan sampai menenggelamkan isu-isu penting DPD yang lain, yaitu bagaimana aspirasi masyarakat di daerah bisa diperjuangkan di tingkat nasional.
Baca Juga
“Saya sudah siapkan berbagai program terobosan untuk menjaring aspirasi masyarakat Jakarta. Jika aspirasi itu bisa saya penuhi sebagai anggota DPD saya akan langsung realisasikan, tetapi jika di luar kewenangan, saya akan menjadi ‘sales’ masyarakat Jakarta untuk merealisasikan aspirasi mereka,” tegas perempuan yang memperoleh suara terbanyak di Jakarta pada Pemilihan DPD, 9 April 2014 lalu.
Bagi perempuan yang dikenal sebagai aktivis perempuan dan anak ini, perjuangan anggota DPD dapat dikatakan lebih berat dibanding anggota DPR karena bergerak secara independen dalam meraih konstituen. Sehingga desakan agar kedudukan DPD setara dengan DPR seperti yang terjadi di negara demokrasi lain, misalnya Amerika menjadi hal yang beralasan.
Fahira pun punya obsesi menjadikan DPD sebagai saluran aspirasi alternatif bagi masyarakat.
“Di tengah kepercayaan masyarakat yang semakin turun terhadap DPR, saya punya obsesi, DPD jadi saluran alternatif rakyat Indonesia dalam menyampaikan aspirasinya,” katanya.
Jika peran ini bisa dijalankan dengan baik, kata Fahira lagi, nantinya rakyatlah yang akan mendesak DPR dan Pemerintah agar kewenangan DPD dikuatkan.
“Dengan dukungan seluruh rakyat, saya rasa keingan kita (DPD) untuk setara (dengan DPR) bisa tercapai,” ujar Fahira yang bakal duduk di Komite III DPD RI yang membidangi masalah pendidikan, agama, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kebudayaan, kesehatan, pariwisata; pemuda dan olahraga; kesejahteraan sosial, dan ketenagakerjaan.**
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
