Hidayatullah.com–Salah satu penyebab tersedotnya suara umat Islam pada partai-partai saat Pemilihan Umum (Pemilu) 2014, karena tidak adanya lembaga otoritatif pemersatu seluruh golongan dan partai Islam.
Karena itu, umat Islam harus bisa menyatukan langkah, di antaranya adalah adanya dewan syuro antar gerakan-gerakan Islam. Demikian disampaikan Ketua Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI) DKI Jakarta, Fahmi Salim.
“Saat ini tidak ada lembaga otoritatif di kalangan umat Islam yang menjadi syuro umat Islam. Sehingga ketika partai Islam memiliki dewan syuro, mereka hanya mengadakan syuro di kalangan partai sendiri, tidak ada namanya koordinasi antar partai Islam, tidak ada syuro koordinasi gerakan-gerakan Islam,”ungkap Fahmi di Majelis di Jakarta belum lama ini.
Menurut Fahmi Salim, fenomena saat ini berbeda dengan era Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) tahun 1945. Di kala itu umat Islam mampu menjadikannya sebagai wadah pemersatu umat.
“Masyumi beranggotakan seluruh ormas Islam. Ormas Islam itu subordinat dari Masyumi. Sehingga keputusan-keputusan politik, mengikat seluruh ormas Islam yang ada,”jelasnya.
Baca Juga
Strategi perjuangan terkoordinir dan terpusat, justru menjadi rahasia kemenangan partai Islam saat itu, Masyumi dan NU. Keduanya mengikat anggotanya. Jika menjadi anggota Masyumi atau NU, maka pilihan parpolnya kalau tidak Masyumi, ya NU. Keduanya bersinergi dan bekerjasama memperjuangkan aspirasi Islam.
Berbeda dengan kondisi saat ini. Umat seolah bertarung di medan laga tanpa pemimpin. Umat dibiarkan menafsirkan pilihan politiknya secara bebas.
“Sebab jika umat Islam tidak diikat orientasi politiknya, dibiarkan liar, suara umat Islam dimanfaatkan oleh partai-partai sekuler. Ini berbahaya,”ulas alumni Universitas Al Azhar Mesir ini.
Akibatnya, tidak ada lagi kewenangan umat Islam mengontrol negara. Karena itulah pada Kongres Umat Islam ke-6, pada 8-11 Februari 2015 di Yogyakarta, MIUMI akan mengusulkan pendirian dewan syuro.
“MIUMI sudah menyiapkan usulan-usulan menuju Indonesia 2019 dan berikutnya. Diharapkan komitmen umat Islam,”kata anggota Komisi Fatwa MUI Pusat ini.
“Soal nama tidak penting. Yang penting menyatukan langkah politik umat Islam. Menyatukan orientasi, langkah kita agar politik Islam berjaya di rumahnya sendiri,”ucapnya tandas.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
