Hidayatullah.com—Salah satu rekomendasi Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) ke-VI di Yogyakarta adalah dibentuknya forum musyawarah (Majelis Syuro) beranggotakan pimpinan Ormas Islam.
Keputusan ini disampaikan berdasarkan hasil Sidang Komisi A KUII Ke-VI Yogyakarta yang diwakili Tim Perumus Komisi A yang dibacakan Prof. Dr. Hj Amany Lubis, MA yang dibacakan di Ballroom Borobudur Hotel Inna Garuda Yogyakarta, Rabu (10/02/2015).
Ada sepuluh poin yang diputuskan dalam sidang pada Komisi A, poin-poin tersebut di antaranya sebagai berikut;
1. Meneguhkan kembali komitmen umat Islam terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusia yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Umat Islam memiliki kontribusi besar dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia besar dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945, bertanggung jawab untuk mempertahankan, mengawal dan mengisi pembangunan dalam mewujudkan cita-cita pendiri bangsa (founding fathers) menuju masyarakat yang adil, makmur, aman dan damai.
3. Umat Islam Indonesia sebagai bagian terbesar penduduk di Indonesia dengan dasar Islam yang rahmatan lil alamin telah menunjukkan komitmen untuk menjaga dan merawat kemajemukan bangsa baik dari segi agama, suku dan budaya.
4. Masyarakat yang dicita-citakan tersebut belum terwujud sepenuhnya, bahkan telah terjadi penyimpangan-penyimpangan sebagai akibat dari liberalisasi di bidang politik seperti politik koruptif, manipulative dan menghalalkan segala cara.
5. Untuk memperbaiki kondisi tersebut, umat Islam dituntut memperkuat peran politiknya dan untuk mewujudkan hal ini umat Islam harus memiliki kesadaran dan literasi politik yang berbasis kepada prinsip-prinsip politik Islam, yakni tauhid, syura, keadilan, persamaan, damai dan amanah.
6. Kesadaran dan ketaatan politik umat Islam diwujudkan dalam peningkatan pemahaman terhadap Pancasila sebagai dasar filosofis negara, dasar konstitusional dan sistem penegakan hukum yang berkeadilan dan berperadaban.
7. Untuk menciptakan kesadaran dan ketaatan politik, diperlukan pendidikan politik dan kadersasi kepemimpinan bagi umat Islam dengan meilbatkan peran pendidikan tinggi Islam, pondok pesantren, partai dan organisasi sosial keagamaan lainnya. MUI dan ormas keagamaan lainnya dituntut untuk merumuskan tentang pendidikan politik yang menjelaskan artikulasi dan agresi kepentingan (aspirasi) umat Islam.
8. Salah satu bentuk penguatan peran politik Islam adalah penguatan ormas Islam sebagai pilar masyarakat sipil dalam bentuk pemenuhan aspirasi umat Islam dalam regulasi dan kebijakan penyelenggaraan Negara. Peran politik umat Islam juga diwujudkan dalam bentuk peran kontrol dan penyeimbang sebagai perwujudan dari prinsip amar ma’ruf nahi munkar.
9. Dalam hal seleksi kepemimpinan, umat Islam dituntut untuk mengedapankan semangat persatuan dan ukhuwah Islamiyah, serta melakukan identifikasi masalah serta pemtaan geopolitik nasional dan regional untuk memperoleh pemimpin yang bisa diterima (akseptabel), berkemampuan (kredibel), dan amanah (akuntabel) sesuai aspirasi umat dan bangsa Indonesia.
10. Dalam hal penguatan peran politik umat Islam KUII mengamanatkan kepada MUI untuk membentuk semacam forum musyawarah (majelis syura) yang beranggotanya pimpinan Ormas dan lembaga-lembaga Islam serta Badan Pekerja untuk menjalankan keputusan program-progmn keumatan dan kebagsaan.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
