Hidayatullah.com– Sebagai forum parlemen negara-negara Islam dunia, The Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC), harus bersikap tegas terhadap setiap marginalisasi dan diskriminasi yang dihadapi oleh sejumlah masyarakat Muslim di dunia.
Demikian poin utama yang disampaikan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon dalam sidang Uni Parlemen negara-negara Organisasi Konferensi Islam (OKI), atau PUIC, di Rabat, Maroko.
“Di tengah perkembangan dunia yang semakin modern, ironisnya umat Islam merupakan korban utama dari konflik yang terjadi di dunia saat ini. Lebih dari 60 persen konflik bersenjata dan 70 persen serangan teroris terjadi di negara berpenduduk mayoritas Muslim.
Akibatnya, saat ini jutaan umat Islam di dunia masih menderita setiap harinya akibat konflik, perang, dan terorisme. Tak heran jika lebih dari 65 persen pengungsi dunia, berasal dari negara-negara Islam,” ujarnya dalam rilisnya diterima hidayatullah.com, Jumat (15/03/2019).
Itu sebabnya, kata Fadli, setiap negara anggota PUIC, wajib mendorong tumbuhnya solidaritas Muslim dunia. Terutama terhadap umat Islam yang menjadi minoritas di negara non-OIC members, yang masih mengalami marginalisasi, diskriminasi, dan pelanggaran HAM.
Baca Juga
Terkait isu tersebut, selain mendorong penuh isu kemerdekaan Palestina dan upaya penanganan Muslim Rohingya, delegasi parlemen Indonesia juga mendorong agar sidang PUIC ke-14 ini, mengeluarkan sikap tegas terkait pelanggaran HAM terhadap Muslim Uighur di Xinjiang.
Dalam sidang General Committees PUIC pada 13 Maret kemarin, DPR RI mendesak agar isu pelanggaran HAM terhadap Muslim Uighur, dimasukkan ke dalam pembahasan. Untuk kemudian dijadikan salah satu poin resolusi akhir.
“Delegasi parlemen Indonesia sangat paham, bahwa negara anggota OKI memiliki hubungan ekonomi yang harus dijaga dengan China. Namun, hal tersebut jangan sampai menutup mata dan hati kita sebagai umat Muslim untuk menunjukkan solidaritas terhadap pelanggaran HAM yang dialami Muslim Uighur di Xinjiang. Itu adalah hak Muslim Uighur yang harus PUIC bela,” ujar Fadli.
Setiap isu tentunya memiliki dimensi politiknya masing-masing, sebagaimana yang terdapat juga dalam isu Palestina dan Rohingnya. Tapi pelanggaran HAM dan kemanusiaan yang dialami umat Muslim, semestinya sudah menjadi agenda universal setiap negara anggota yang melampaui kepentingan apapun, termasuk kepentingan ekonomi.
“Di sinilah PUIC, sebagai forum parlemen negara-negara Islam, menemukan peran strategisnya,” ujarnya.
Delegasi Indonesia pun mendorong negara-negara Islam untuk menjaga solidaritas keumatan. Menyatukan potensi, agar bisa menjadi terobosan dalam menghadapi berbagai persoalan yang dihadapi anggota OKI dan seluruh umat Islam di dunia.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
