Hidayatullah.com– Tokoh penggerak Aksi 212 yang juga mantan Ketua GNPF MUI, Ustadz Bachtiar Nasir (UBN) mengajak umat termasuk para tokoh dan ulama untuk melawan kecurangan pemilu 2019 yang dinilai berlangsung secara terstruktur, sistematis, dan masif.
“Kecurangan TSM (terstruktur, sistematis, dan masif) harus dilawan dengan TSM juga,” ujarnya dalam acara Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional III yang berlangsung di Hotel Lor In, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Rabu (01/05/2019).
Melawan kecurangan TSM dengan TSM, jelasnya, yaitu dengan perlawanan yang Terstruktur dalam satu komando, Sistematis dalam gerakan, dan Masif dalam artian semua elemen harus bergerak semuanya.
Ia pun meminta tim advokasi juga harus menyiapkan diri dalam rangka pembelaan secara hukum.
Baca: 5 Rekomendasi Ijtima Ulama III terkait Kecurangan Pilpres
Sementara itu, Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Haikal Hassan, mengajak umat Islam untuk melakukan qunut nazilah atas kondisi bangsa dewasa ini.
Baca Juga
“Melihat kondisi sekarang perlu kita adakan qunut nazilah di seluruh Indonesia,” ajak Babeh Haikal, demikian dikenal.
Pembicara lainnya mengajak umat untuk memperbanyak doa dan menguatkan ukhuwah dalam menyikapi situasi bangsa.
Dalam gelaran Ijtima Ulama tersebut, capres Prabowo Subianto menghadiri undangan panitia Ijtima’. Prabowo didampingi oleh Amien Rais dan Fadli Zon, Rabu sore.
Prabowo dan Amien Rais turut memberi masukan dan usulan dalam penyusunan rekomendasi Ijtima Ulama.
Ada lima rekomendasi yang dihasilkan menyikapi berbagai kecurangan yang terjadi dalam Pemilu 2019 termasuk pemilihan presiden (pilpres).
Poin pertama, Ijtima Ulama menyimpulkan bahwa telah terjadi berbagai kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dalam proses penyelenggaraan Pemilu 2019.
Kedua, Ijtima Ulama mendorong dan meminta kepada Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno untuk mengajukan keberatan melalui mekanisme legal prosedural tentang terjadinya berbagai kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif.
“Ketiga, mendesak KPU dan Bawaslu untuk memutuskan pembatalan/diskualifikasi paslon 01,” bunyi poin rekomendasi selanjutnya yang dibacakan oleh Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama, Yusuf Muhammad Martak.
Keempat, sebutnya, mengajak umat untuk mengawal dan mendampingi perjuangan penegakan hukum dengan cara syar’i dan legal konstitusional dalam melawan kecurangan dan kejahatan serta ketidakadilan termasuk perjuangan pembatalan atau diskualifikasi paslon capres-cawapres 01 yang melakukan kecurangan.
Terakhir, Ijtima Ulama memutuskan bahwa perjuangan melawan kecurangan dan ketidakadilan adalah bentuk amar makruf nahi munkar, bukan perbuatan melawan hukum.* Hidayatullah
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
