Hidayatullah.com–Wakil Ketua MPR Dr. H. M Hidayat Nur Wahid, MA meluruskan kesalahpahaman yang muncul usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencabut TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967. HNW menegaskan TAP MPR terkait Larangan PKI tak ikut dicabut dan masih berlaku.
Kesalahpahaman muncul setelah Presiden Joko Widodo mengeluarkan pernyataan bahwa TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 telah dicabut. TAP MPRS yang disebut Jokowi sebenarnya tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Sukarno, bukan TAP MPRS No XXV Tahun 1966 tentang pembubaran PKI dan larangan penyebaran ideologi komunisme, marxisme, leninisme.
“Jadi, ada kesimpangsiuran informasi di masyarakat, seakan bahwa TAP MPRS terkait dengan larangan PKI dicabut, padahal bukan. Objek dari 2 TAP MPRS itu berbeda,” kata HNW melalui siaran pers di Jakarta, Rabu, (9/11/2022).
“TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 yang melarang PKI itu masih berlaku, dan bahkan pemberlakuannya diperkuat dengan adanya berbagai ketentuan perundangan, seperti Pasal 107a sampai Pasal 107e Kitab Undang-Undnag Hukum Pidana (KUHP), Penjelasan Pasal 59 ayat (4) UU Ormas dan Pasal 4 ayat (3) Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.”
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
