Hidayatullah.com–Polemik terkait peluncuran Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidah hanya membuat publik bingung tetapi juga pelaksana program ini. Kekisruhan bertambah saat kabinet tidak satu suara soal sumber pendanaan ketiga program ini dan pernyataan dari berbagai pihak bahwa program ini tidak punya dasar hukum. Untuk itu, Presiden Jokowi diminta segera menjelaskan secara detail ketiga kartu sakti ini sepulang dari lawatan dari luar negeri.
Anggota DPD RI Fahira Idris mengatakan, ketiga program yang diluncurkan Presiden Jokowi ini harus dijelaskan sepulang lawatan dari luar negeri, demikian Fahira menyarankan.
“Saya pribadi tidak terlalu perduli kalau dikatakan program ini modifikasi dari program pemerintah sebelumnya, selama bermanfaat dan membantu masyarakat kecil, saya akan dukung penuh. Jika memang ada kekurangan, kita beri waktu pemerintah untuk perbaiki segara,” ujar Fahira di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta Senin, (10/11/2014).
Menurut Fahira, dirinya mendapat banyak laporan dari pemerintah di daerah bahwa mereka masih bingung mengeksekusi ketiga program ini.
“Mereka minta agar juknis (petunjuk teknis) segera diterbitkan. Kerena daerah sendiri punya program yang hampir sama. Agar tidak tumpang tindah,” jelas Wakil Ketua Komite III DPD RI yang membidangi kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial ini.*
Baca Juga
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
