Hidayatullah.com– Anggota Komisi IV DPR RI, Hermanto, menolak keras rencana pemerintah yang akan menawarkan pengoperasian sejumlah bandara dan pelabuhan kepada asing.
Keterlibatan asing dalam pengoperasian bandara dan pelabuhan dinilai berpotensi melemahkan bahkan menghilangkan kontrol karantina.
“Kontrol karantina yang lemah akan menimbulkan kerawanan. Produk-produk pertanian ilegal dari luar yang membawa organisme hama/penyakit akan lebih mudah masuk ke Indonesia,” paparnya dalam keterangan tertulis kepada hidayatullah.com di Jakarta, Selasa (14/11/2017).
Baca: DPR: Pengelolaan Bandara oleh Asing Berpotensi Langgar UU
Organisme hama/penyakit yang terbawa produk-produk pertanian ilegal dari luar itu, lanjutnya, jika lolos masuk ke Indonesia selanjutnya akan masuk ke sistem tanah dan tumbuhan/hewan.
“Lalu organisme tersebut menginfeksi tumbuhan/hewan ternak kita. Akibat infeksi tersebut, produktivitas pertanian kita akan rendah,” tuturnya.
Baca Juga
“Produktivitas pertanian yang rendah tentu sangat mengganggu kedaulatan pangan kita,” tandasnya.
Karantina, katanya, merupakan benteng pertahanan negara yang berperan sangat penting dalam mencegah masuknya produk-produk pertanian ilegal pembawa hama dan penyakit.
“Karena itu jangan serahkan pengelolaan benteng pertahanan negara kepada asing,” pungkas legislator Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) dari dapil Sumatera Barat ini.
Sebelumnya diketahui, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan menawarkan pengoperasian Bandara Internasional Lombok di Nusa Tenggara Barat dan Bandara Internasional Kualanamu di Sumatera Utara, ke pemerintah Selandia Baru.
Pemerintah beralasan Bandara Lombok ditawarkan karena lokasi cukup dekat dengan Selandia Baru yang dinilai potensial karena didukung dengan sektor pariwisata dimana banyak dilalui wisatawan. Sementara Bandara Kualanamu dinilai karena merupakan bandara komersial yang sudah membukukan keuntungan.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
