Hidayatullah.com– Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional yang digelar GNPF Ulama di Hotel Menara Peninsula, Jakarta, sejak Jumat (27/07/2018) telah ditutup secara resmi semalam, Sabtu (28/07/2018) dan pada Ahad (29/07/2018) tadi digelar konferensi pers penyampaian hasil dan rekomendasi Ijtima.
Penutupan dilakukan setelah dilakukan rapat pleno yang dipimpin oleh KH Abdul Rasyid Abdullah Syafi’i.
Sebelum rapat pleno, peserta Ijtima dibagi menjadi empat komisi. Komisi Politik, Komisi Ekonomi, Komisi Dakwah, dan Komisi Lembaga dan Organisasi.
Komisi Politik berhasil merumuskan kritera ideal calon pemimpin dan pejabat publik termasuk capres-cawapres yang akan dipilih oleh umat Islam.
Pejabat publik yang dimaksud adalah pejabat penyelanggara negara (eksekutif, legislatif, yudikatif, auxlary body) presiden/wapres, gubernur/wagub, bupati/wabup, wali kota/wakil wali kota, anggota DPR/DPRD, dan pimpinan atau anggota lembaga negara lainnya.
Baca Juga
Komisi Dakwah menghasilkan tiga program dakwah khusus, yakni terkait gerakan shalat subuh berjamaah, gerakan anti pemurtadan, dan pemberantasan aliran sesat.
“Komisi Lembaga dan Organisasi menghasilkan keputusan untuk membentuk membentuk Badan Pekerja MPUI-I (Majelis Permusyawaratan Umat Islam Indonesia). Sementara Komisi Ekonomi, menghasilkan delapan keputusan,” demikian rilis GNPF.
Ijtima diikuti oleh 600 ulama dan tokoh nasional dari seluruh provinsi di Indonesia. Dibuka oleh Ketua Dewan Pembina GNPF Ulama Habib Muhammad Rizieq Shihab pada Jumat malam, 27 Juli 2018.
Hadir dalam pembukaan sejumlah ulama tokoh nasional dan lima pimpinan partai politik, yakni Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Presiden PKS M Sohibul Iman, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra, dan Ketua Umum Partai Berkarya Hutomo Mandala Putra (Tommy Suharto).*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
