Hidayatullah.com– Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah memberikan masukan-masukan kepada calon presiden Prabowo Subianto dan calon wakil presiden Sandiaga Uno yang semalam bersilaturahim ke Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah di Menteng, Jakarta, Senin (13/08/2018).
Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, menyambut silaturahim ini sebagai tradisi kebangsaan.
Haedar menegaskan, Muhammadiyah tidak berpolitik praktis. Sebab itu bagiannya partai politik. Namun begitu, Muhammadiyah berperan dalam kehidupan kebangsaan.
Haedar menyebutkan enam masukan ihwal agenda strategis yang dapat menjadi bahan kebijakan pemerintah lima tahun ke depan.
Pertama, kata dia, agama, Pancasila, dan kebudayaan luhur bangsa hendaknya menjadi pondasi nilai dan sumber inspirasi yang mendasar, dalam mewujudkan kebijakan-kebijakan strategis negara serta arah moral dan spiritual bangsa.
Baca Juga
“Jangan sampai terdapat kebijakan-kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar dan luhur yang hidup dalam jatidiri bangsa Indonesia tersebut, seraya menghindari primordialisme SARA yang dapat meruntuhkan keutuhan, persatuan, dan kesatuan bangsa,” tegasnya.
Kedua, lanjut Haedar, menegakkan kedaulatan negara di bidang politik, ekonomi, dan budaya termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam melalui kebijakan-kebijakan strategis yang pro rakyat dan mengutamakan hajat hidup bangsa.
Termasuk dalam menjaga kedaulatan negara dari penetrasi asing, menegakkan kedaulatan pangan, dan memutus mata rantai ketergantungan impor yang merugikan kehidupan rakyat dan masa depan bangsa.
“Ketiga, mengatasi kesenjangan sosial ekonomi secara progresif dengan kebijakan-kebijakan yang berani, khususnya dalam menghadapi sekelompok kecil yang menguasai ekonomi dan kekayaan Indonesia, agar tidak merugikan hajat hidup mayoritas rakyat sesuai dengan amanat konstitusi pasal 33 UUD 1945 dan sila kelima Pancasila tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ucapnya.
Keempat, rekonstruksi pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia sebagai prioritas penting dalam kebijakan pemerintah ke depan, untuk menjadikan Indonesia unggul dan berdaya saing tinggi dengan negara-negara lain yang telah maju. Termasuk dalam memanfaatkan 20 % anggaran pendidikan sebagaimana amanat konstitusi.
Kelima, melakukan kebijakan reformasi birokrasi yang progresif dan sistemik dengan prinsip good governance serta birokrasi pemerintahan untuk semua rakyat yang menjunjung tinggi meritokrasi, tanpa disandera oleh kepentingan-kepentingan politik partisan dari para pejabat pemerintahan maupun partai politik dan golongan.
Dalam reformasi birokrasi tersebut, menurutnya penting menjadikan pemberantasan korupsi sebagai agenda kebijakan utama, sehingga pemerintahan bebas dari penyakit yang menghancurkan bangsa dan negara tersebut.
Yang terakhir, melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif dan berdaulat dalam melindungi kepentingan dalam negeri, serta menjadikan Indonesia selaku negara dengan penduduk Muslim terbesar sebagai kekuatan strategis di dunia Islam.* Andi
Baca: Viral Imbauan Ustadz Arifin Ilham untuk Ustadz Abdul Somad
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
