Hidayatullah.com– Pembantu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengakui bocornya anggaran pemerintah terjadi dimana-mana.
Mendagri mengatakan, kebocoran anggaran dalam pemerintahan memang terjadi. Namun menurutnya tidak mungkin sampai menyentuh angka Rp 500 triliun layaknya disampaikan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto.
“Saya kira soal anggaran bocor ada dimana-mana, tetapi tidak mungkin sebesar itu, yang dibuat oleh yang menyatakan itu,” ujar Mendagri di Jakarta, Senin (11/02/2019) kutip Antaranews.com.
Baca: ‘Penanganan Bencana, Bukan Saatnya lagi Pakai Manajemen Pemadam Kebakaran’
Menurut Tjahjo, sejak tahun 2015 tingkat kebocoran anggaran dapat ditekan menjadi sangat kecil, sementara pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla (JK) efektif sejak mereka dilantik dan diambil sumpah pada 20 Oktober 2014.
Menurut Politikus PDI Perjuangan ini, operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK terhadap sejumlah kepala daerah pun beberapa tahun terakhir tidak semuanya terkait korupsi anggaran.
Baca Juga
Atas dasar itu dia mengatakan bahwa kebocoran anggaran yang terjadi dan terus ditekan ini, tidak akan mencapai Rp 500 triliun.
Sebelumnya, Prabowo mengatakan, terdapat kebocoran anggaran di era pemerintahan Jokowi, dalam berbagai macam bentuk.
Salah satunya korupsi yang menyasar proyek-proyek pembangunan yang kini dilakukan. Prabowo memperkirakan kebocoran anggaran mencapai 25 persen dari total APBN atau setara Rp 500 triliun.
Sebelum pengakuan Mendagri Tjahjo itu, diberitakan hidayatullah.com beberapa waktu lalu, Wakil Presiden Jusuf Kalla tak menampik dugaan adanya kebocoran anggaran pemerintah, merespons pernyataan capres nomor urut 02 Prabowo Subianto terkait adanya dugaan seperti itu.
Apalagi terang JK banyak terjadi penangkapan aparat pemerintah terkait kasus korupsi.
“(Kebocoran anggaran) ya, tentu. Kalau tidak bocor kenapa banyak aparat pemerintah yang ditangkap. Pasti bocor, tapi tidak berlebihan seperti itu,” ujar Wapres JK di Markas Pusat Palang Merah Indonesia, Jakarta, Jumat (08/02/2019).
Berbeda dengan Wapres JK, sebelumnya capres petahana Joko Widodo justru menantang Prabowo melaporkan klaim kebocoran anggaran itu kepada KPK. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga meminta laporan tersebut disertai data serta fakta.
“Duitnya gede banget Rp 500 triliun. Laporin ke KPK dengan bawa bukti-bukti dan bawa fakta-fakta. Jangan asal,” kata Jokowi.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
