Hidayatullah.com– Wakil Ketua Umum Badan Koordinasi Muballigh Indonesia (Bakomubin), Tuan Guru Fauzan Zakaria menilai, jika benar ada wacana larangan penggunaan niqab/cadar dan celana cingkrang di kalangan ASN, maka tentunya akan menjadi blunder buat pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin.
Selain itu, wacana tersebut juga bertentangan dengan konstitusi Indonesia yakni UUD 1945 dan tidak ramah terhadap hak asasi manusia (HAM).
Menurutnya, pihaknya yakin Presiden Jokowi tidak suka jika ada pembantunya dari jajaran menteri yang berpotensi menghadirkan kebijakan yang memicu kegaduhan.
“Masyarakat sudah sangat jenuh dengan kegaduhan politik pra dan pascapilpres baru-baru ini. Kini situasinya sudah aman dan kondusif. Maka, mari kita jaga kondisi ini, agar pemerintah bisa fokus bekerja, jangan melontarkan wacana kebijakan yang justru kontra produktif dan berpotensi menciptakan kegaduhan baru di tengah masyarakat,” ujar Tuan Guru Fauzan Zakaria di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Ahad (03/11/2019) kutip INI-Net.
Baca: Wamenag: Aturan Pakaian ASN Tak Bertentangan dengan Ajaran Agama
Fauzan yang juga populer disapa Tuan Guru Milenial itu menegaskan, tidak ada kaitannya gaya berbusana dengan tindakan radikalisme apalagi terorisme.
Baca Juga
“Tidak ada yang sepakat kalau radikalisme dan terorisme dikaitkan dengan gaya busana, atau agama dan etnis tertentu. Ini sangat tidak substantif. Apalagi Pasal 29 ayat 1, pada UUD kita sangat jelas soal kebebasan menganut dan menjalankan ajaran agama, undang-undang menjamin hal itu,” ujarnya.
Ulama muda dari Lombok ini mengatakan, tindakan seseorang tidak identik dengan pakaiannya. Sehingga, terlalu jauh bila negara melarang niqab dan celana cingkrang dengan alasan radikalisme dan keamanan.
“Saya rasa itu keliru, bila dijadikan sebagai program prioritas dalam seratus hari Menteri Agama yang baru,” ujarnya.
Baca: Pimpinan Komnas HAM: Cadar Hak Mengekspresikan Keyakinan Beragama
Fauzan pun berharap agar jajaran Komisi VIII DPR dapat mengingatkan secara intensif mitra kerjanya, dalam hal ini Kementerian Agama agar dapat membuat kebijakan prioritas yang sangat diharapkan masyarakat.
Ia menilai, saat ini yang paling prioritas yang dibutuhkan di tengah masyarakat adalah persatuan, persaudaraan yang kuat, toleransi yang tinggi antar umat beragama, serta perdamaian antar seluruh golongan dan etnis.
“Maka berbagai program yang dapat mempercepat terwujudnya hal itu yang harus diprioritaskan Menteri Agama, untuk itu kami mohon DPR RI memberikan masukan kepada Kemenag RI,” katanya.
Sebelumnya Menteri Agama Jenderal (Purn) TNI Fachrul Razi menyindir soal busana di instansi pemerintah, namun ia membantah akan melakukan pelarangan cadar atau niqab masuk ke lingkungan instansi milik pemerintah. Menag Fachrul juga menyinggung penggunaan celana cingkrang di kalangan ASN.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
