Hidayatullah.com—Besarnya biaya maupun fasilitas hotel karantina dikeluhkan anggota DPR RI. Menurut Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani, buruknya fasilitas dan pelayanan hotel tempat karantina sudah cukup banyak dikeluhkan masyarakat, bahkan juga dikeluhkan oleh WNA.
“Fasilitas dan pelayanan hotel harus layak dan memadai sebagai tempat tinggal sementara. Jangan sampai mahal biaya namun minim fasilitas,” tambah Anggota Fraksi PKS DPR RI ini. “Pelaksanaan karantina di hotel untuk masyarakat yang baru kembali dari luar negeri harus diawasi pemerintah. Satgas Covid-19 tidak boleh lepas tangan dan menutup mata atas keluhan masyarakat. Jika tidak segera ditangani, hal ini tentunya akan mencoreng wajah negara di mata internasional,” kata Netty melalui keterangan pers Kamis (19/1/2022).
Pengawasan ini, menurut Netty, harus dilakukan agar masyarakat mendapatkan haknya yang setimpal dengan biaya yang dikeluarkan. Bahkan dengan masa karantina 7-10 hari, kata Netty, fasilitas hotel untuk karantina itu seharusnya lebih bagus dibandingkan hotel biasa di kelas yang sama agar masyarakat merasa nyaman dan tidak stres.
“Pemerintah harus menentukan batasan biaya karantina. Lakukan koordinasi dengan Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) atau pihak lain. Karantina kan bukan rekreasi mencari kesenangan, tapi bentuk tanggungjawab warga negara untuk mencegah penyebaran pandemi. Jadi, pemerintah harus membantu dengan memberi kemudahan dan harga yang wajar,” tuturnya.
Netty meminta pemerintah menjelaskan kepada publik alasan di balik adanya karantina yang 5 dan 7, bahkan 10 hari. “Ini kan perlu ada penjelasannya secara resmi dari pemerintah, agar masyarakat tidak bertanya-tanya dan menaruh curiga. Jelaskan secara saintifik agar publik paham dan punya trust terhadap kebijakan karantina yang diambil,” terangnya.
Baca Juga
Lebih lanjut, ia juga meminta pemerintah agar memastikan protokol kesehatan karantina berjalan efektif guna mengendalikan transmisi Covid-19, khususnya Omicron yang sedang melonjak di luar negeri. “Jangan ada lagi orang yang lolos atau keluar dari karantina padahal statusnya terinfeksi,” tegas legislator dapil Jabar VIII itu. *
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
