Hidayatullah.com— Pengamat terorisme Harits Abu Ulya mengkritik sikap ambigu Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) terkait hoaks daftar 180 penceramah radikal ramai beredar di masyarakat.
Harits Abu Ulya dalam keterangan resmi yang diterima Hidayatullah.com, Kamis (10/3/2022), mengaku menyayangkan sikap ambigu BNPT terkait daftar penceramah radikal.
“Teramat disayangkan sikap ambigu dari BNPT terhadap masalah ini. Secara terbuka tidak mengakui sebagai sumber informasi, tapi secara implisit justru mendorong publik untuk melakukan filtering terhadap para mubaligh dengan parameter yang disampaikan oleh BNPT,” ungkapnya.
Direktur Community of Ideological Islamic Analyst (CIIA) itu mengatakan fenomena seperti ini akan dinilai oleh publik sebagai permainan opini dan propaganda.
“Fenomena seperti ini akan dinilai oleh publik semacam permainan opini dan propaganda dengan posisi BNPT sebagai konduktor atau pengaransemen baik secara terbuka maupun tertutup,” ungkapnya.
Baca Juga
Terkait daftar penceramah radikal itu, Harits sendiri mengatakan jika tidak ada lembaga resmi seperti BNPT atau semisalnya yang mengakui bahwa data itu resmi dari mereka, maka data yang beredar di sosial media adalah hoaks.
“Kalau mau obyektif dan jujur, konten hoaks tersebut secara aktual melahirkan kegaduhan di dunia maya demikian juga dalam kehidupan real masyarakat. Hoaks yang mendorong publik khususnya umat Islam saling mencurigai, su’udzan, dan nyata mendisharmonisasi kehidupan sosial umat Islam,” paparnya.
Harits pun meminta pihak Kepolisian secara aktif menelisik siapa sumber informasi hoaks tersebut.
“Ini fitnah terhadap banyak anak bangsa, tentu perilaku fitnah memfitnah bukan nilai budaya adiluhung dari bangsa Indonsia,” ujarnya.
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sendiri mengatakan pihaknya tak pernah menerbitkan daftar penceramah radikalisme. Daftar itu sempat ramai beredar di media sosial beberapa waktu terakhir.
Direktur Pencegahan BNPT Brigjen Ahmad Nurwakhid menjelaskan bahwa pihaknya hanya mengeluarkan ciri-ciri penceramah radikalisme. Ia menyatakan BNPT tak memiliki wewenang lebih dari itu.
“Jadi kalau ada keluar list itu, itu bukan dari BNPT,” kata Nurwakhid kepada wartawan, Rabu (9/3/2022).
Menurutnya, BNPT bekerja merujuk pada Undang-undang sehingga hanya berfungsi untuk mengkoordinasikan dan melakukan pencegahan terorisme.
Oleh sebab itu, pihaknya merilis ciri-ciri penceramah radikal yang telah dikaji sebelumnya. Sehingga, masyarakat dapat memantau sikap-sikap dari penceramah yang diundang.
“Apakah di luaran apa benar atau tidak kan masyarakat bisa melihat dan bisa menilai apakah sesuai dengan ciri-ciri atau indikator itu. Kalau ternyata sesuai ya jangan diundang, untuk hati-hati,” tambah dia.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
